TASIKMALAYA,FOKUSjabar.id: Suasana syukur menyelimuti Lapas Kelas II B Tasikmalaya saat menggelar tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Senin (27/4/2026). Meski berlangsung hangat dengan kehadiran Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, acara ini menyingkap fakta memprihatinkan mengenai kondisi hunian yang sudah melampaui batas kewajaran.
Lapas yang idealnya hanya menampung 88 orang tersebut kini harus berdesakan dihuni oleh 462 warga binaan. Angka ini menunjukkan tingkat kelebihan kapasitas yang menyentuh 425 persen.
Baca Juga: Wujudkan Prajurit Tangguh, Kodim Tasikmalaya Prioritaskan Langkah Preventif Lewat Pemeriksaan Medis
Pelaksana Harian (Plh) Kalapas II B Tasikmalaya, Yadi Suryaman, menegaskan bahwa kondisi ini sudah masuk kategori kronis. Ia menjelaskan bahwa mayoritas penghuni berasal dari Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 280 orang, sementara sisanya merupakan warga kota dan daerah lain.
“Kondisi darurat ini memaksa kami mengisi satu kamar dengan belasan hingga 20 orang, padahal kapasitas idealnya hanya 4-5 orang. Kami harus menyiasati hal ini dengan memindahkan narapidana ke lapas terdekat agar jumlahnya tidak menyentuh angka 1.000 orang yang jelas tidak manusiawi,” ujar Yadi.
Keprihatinan Pemerintah Daerah
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, tak mampu menyembunyikan rasa sedihnya saat meninjau langsung kamar sel para narapidana. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan menyangkut hak dasar manusia untuk mendapatkan perlakuan yang layak.
“Saya kehilangan kata-kata melihat satu kamar ada 20 orang. Tugas kita bersama adalah memastikan tempat mereka kembali layak dan manusiawi,” tegasnya
Meski menghadapi keterbatasan ruang gerak, Ia mengapresiasi program pembinaan yang tetap berjalan produktif. Ia memuji kreativitas warga binaan yang mampu memproduksi kopi racikan hingga berhasil menembus pasar hotel-hotel di Tasikmalaya, selain bidang kerajinan, pertanian, dan perikanan.
Mencari Solusi Relokasi
Pemerintah Kota Tasikmalaya kini tengah mengkaji opsi relokasi Lapas ke lahan aset daerah di wilayah Kecamatan Tamansari. Namun, Ia menyebut rencana tersebut masih memerlukan pembahasan matang terkait ketersediaan anggaran serta sinergi antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Pihak Lapas dan Pemerintah Daerah sepakat bahwa pembangunan fasilitas baru harus menjadi prioritas. Tanpa penambahan daya tampung, program pembinaan sulit berjalan optimal dan risiko gangguan keamanan akibat beban petugas yang berlebih akan terus mengintai. Melalui langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menata kembali Lapas Tasikmalaya agar tetap aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
(Seda)
 ke-62){kind=link}