PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Warga eks Pasar Wisata Kabupaten Pangandaran bersiap menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Pangandaran guna mengawal pemenuhan hak-hak mereka yang hingga kini masih terabaikan. Pertemuan bertajuk “Kawal Hak Warga Pasar Wisata!” tersebut akan berlangsung di Gedung DPRD pada Kamis, 23 April 2026, mulai pukul 10.00 WIB.
Kelompok Peduli Warga Eks Pasar Wisata Kabupaten Pangandaran menginisiasi gerakan ini sebagai langkah advokasi atas berbagai persoalan pelik pascapembongkaran lahan. Koordinator warga, Abdul Fajar, menegaskan bahwa audiensi ini menjadi ruang krusial untuk menuntut kejelasan nasib masyarakat terdampak.
Baca Juga: Lulusan Madrasah Tembus Dunia Industri, 25 Siswa MAN 2 Pangandaran Sukses Raih Kontrak Kerja
“Kami ingin menyampaikan langsung fakta di lapangan kepada para wakil rakyat. Saat ini, banyak warga yang masih terombang-ambing tanpa kepastian tempat tinggal maupun tempat usaha,” tegas Abdul Fajar melalui pesan singkat, Rabu (22/4/2026).
Empat Poin Tuntutan Warga
Pascapembongkaran, warga mengidentifikasi sejumlah masalah mendasar yang memerlukan solusi cepat dari pemerintah daerah:
- Kegagalan Relokasi: Pemerintah belum menyediakan hunian dan tempat usaha pengganti yang memadai bagi warga.
- Karut-marut Data: Warga menemukan ketidaksinkronan data antara jumlah masyarakat terdampak dengan daftar penerima manfaat.
- Distribusi Kios yang Tertutup: Masyarakat mempertanyakan transparansi proses pembagian kios yang mereka nilai kurang terbuka.
- Hunian Tidak Layak: Sebagian warga menempati bangunan pengganti yang jauh dari standar kelayakan, baik dari sisi fasilitas maupun keamanan.
Menanti Dialog Transparan
Abdul Fajar mendesak adanya ruang dialog yang jujur agar semua permasalahan tersebut dapat tuntas secara adil. Ia berharap pemerintah dan DPRD tidak hanya mendengar laporan di atas kertas, tetapi juga melihat realitas beban hidup yang warga tanggung saat ini.
“Harapan kami sederhana, semua pihak duduk bersama untuk menghasilkan solusi yang berpihak pada rakyat kecil. Kami menuntut keadilan dan penyelesaian yang nyata,” tambahnya.
Audiensi ini diharapkan mampu membuka jalur komunikasi yang lebih transparan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Warga menaruh harapan besar agar momentum ini menjadi titik balik penyelesaian konflik agraria dan sosial di kawasan eks Pasar Wisata Pangandaran.
(Sajidin)
