PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara tertutup di lantai 6 Hotel Laut Biru Resort Pangandaran, Sabtu (11/4/2026). Penyelenggara melarang awak media mengambil gambar maupun meliput jalannya pertemuan yang menghadirkan pejabat dari Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, hingga Kabupaten Pangandaran tersebut.
Agenda yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN ini membahas evaluasi pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah Jawa Barat. Namun, sejumlah jurnalis yang mendatangi lokasi mengaku tidak mendapatkan ruang untuk menjalankan tugas peliputan secara leluasa.
Baca Juga: PMI Asal Pangandaran Terlantar di Kamboja dan Mengaku Jadi Korban Kekerasan
Upaya awak media meminta penjelasan kepada panitia terkait pembatasan akses tersebut tidak membuahkan hasil.
“Kegiatan ini menyangkut kepentingan publik, tetapi mengapa penyelenggara justru menutup diri?” ujar Pirman, salah satu jurnalis di Pangandaran.
Penolakan Akses Peliputan
Sejumlah media sempat melakukan negosiasi dengan pihak penyelenggara di lokasi acara. Sayangnya, panitia tetap bersikeras menolak permintaan wartawan untuk masuk ke ruangan rapat guna memantau jalannya diskusi yang berkaitan dengan program gizi nasional tersebut.
Situasi ini memicu tanda tanya besar dari kalangan pers. Para jurnalis menilai kegiatan yang melibatkan kebijakan publik seharusnya berjalan transparan, mengingat peran media sangat krusial dalam menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat luas.
Staf Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Syam Oza, memberikan penjelasan singkat bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda internal lembaga. Ia menyatakan bahwa informasi hasil rapat akan keluar melalui pimpinan setelah kegiatan berakhir.
“Ini agenda internal. Kami sebagai staf hanya menjalankan tugas. Nanti pimpinan yang akan menyampaikan hasil rapatnya,” kata Syam Oza kepada para jurnalis yang menunggu di luar ruangan.
Sorotan dari Kalangan Jurnalis
Sikap tertutup lembaga negara ini memicu sorotan tajam dari komunitas pers di Pangandaran. Para jurnalis berharap pemerintah maupun instansi terkait dapat lebih terbuka dalam menyelenggarakan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Mereka mendesak agar ke depan, BGN melibatkan media sebagai mitra informasi publik. Agar menjamin akuntabilitas program pemenuhan gizi di Jawa Barat. Penutupan akses peliputan dianggap menghalangi hak publik untuk mengetahui perkembangan program strategis yang dibiayai oleh negara tersebut.
(Sajidin)
