CIAMIS,FOKUSJabar.id: Gelombang viral mengenai dugaan pungutan liar (pungli) di Jembatan Cirahong berdampak langsung pada operasional penjagaan sukarela di perbatasan Ciamis–Tasikmalaya. Saat ini, para relawan menghentikan seluruh aktivitas penjagaan untuk sementara waktu, yang justru memicu kekhawatiran warga mengenai faktor keamanan di lokasi tersebut.
Kepala Desa Pawindan, Ahmad Kartoyo, mengalihkan fokus polemik ini pada aspek keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari. Ia menilai keberadaan penjaga sangat membantu masyarakat, khususnya kaum perempuan yang sering merasa takut saat melintasi jembatan sempit tersebut tanpa pendampingan.
Baca Juga: Pungli Pajak Kendaraan dan Jembatan Cirahong Disorot, Ini Respon Tegas Dedi Mulyadi
Ahmad membantah keras tuduhan praktik pungli di Jembatan Cirahong. Menurutnya, para pemuda setempat bekerja murni sebagai relawan dan hanya menerima pemberian sukarela dari pengguna jalan tanpa ada unsur paksaan atau target nominal tertentu.
“Kami tidak bisa menyebut ini sebagai pungli karena tidak ada kewajiban membayar. Petugas menerima jika warga memberi, namun tidak mempermasalahkan jika warga lewat begitu saja,” ujar Ahmad Kartoyo, Minggu (5/4/2026).
Tradisi Pengabdian Puluhan Tahun
Ahmad menjelaskan bahwa aktivitas penjagaan ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berlangsung selama 30 tahun tanpa pernah menuai keluhan. Saat ini, lebih dari 100 warga terlibat dalam sistem enam sif penjagaan setiap harinya.
Hasil sumbangan sukarela tersebut biasanya mengalir kembali untuk kepentingan sosial masyarakat desa, seperti membantu warga sakit, biaya pengajian, hingga perbaikan fasilitas umum. Para penjaga yang kini rata-rata berusia 40 tahun itu telah mendedikasikan diri mereka sejak usia muda untuk menjaga kelancaran lalu lintas di jembatan warisan kolonial tersebut.
Perbedaan Persepsi di Lapangan dan Media Sosial
Pantauan di lokasi menunjukkan kontradiksi antara narasi negatif di media sosial dengan fakta di lapangan. Sejumlah pengguna jalan justru merasa kehilangan sosok penjaga yang biasanya mengatur antrean kendaraan dan mengantisipasi potensi tindak kejahatan maupun kecelakaan.
“Media sosial menyebut ini pungli, padahal di lapangan kami merasa terbantu. Memberi uang itu silakan, tidak memberi pun tidak masalah,” ungkap Mas Tito, salah seorang pengguna jalan.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, Ahmad Himawan atau Mas Ahim, turut menyayangkan terjadinya kesalahpahaman persepsi ini. Ia mendesak pemerintah provinsi, termasuk Gubernur Jawa Barat, untuk meninjau langsung kondisi lapangan agar mendapatkan gambaran yang utuh dan adil.
“Kami menunggu kehadiran Pak Gubernur ke lokasi untuk melihat kenyataan sebenarnya. Kami berharap pihak terkait segera meluruskan informasi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan,” tegas Mas Ahim.
Kini, warga dan para relawan hanya bisa menunggu keputusan resmi dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Mereka berharap muncul solusi terbaik yang tetap menjamin keamanan serta kenyamanan para pelintas Jembatan Cirahong ke depannya.
(Mia)
