CIAMIS,FOKUSJabar.id: Akademisi Universitas Galuh (Unigal), Hendra Sukarman atau yang akrab disapa Ebo, menyoroti pentingnya kepatuhan regulasi dalam pendirian dan pemberian izin dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis. Ia mendesak seluruh pengelola dapur untuk mengikuti aturan pemerintah demi menjamin kualitas pangan bagi anak sekolah.
Ebo menegaskan, setiap dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dokumen ini menjadi syarat keamanan utama yang membuktikan bahwa proses pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ketat.
Baca Juga: Hujan Deras Picu Longsor di Banjaranyar Ciamis, Tembok Penahan Jalan Sepanjang 25 Meter Ambruk
“Pengelola harus memastikan penerima manfaat mendapatkan makanan yang benar-benar berkualitas dan layak konsumsi dari pemerintah,” ujar Ebo, Sabtu (4/4/2026).
Menjamin Keamanan Pangan dan Mencegah Risiko
Menurut Ebo, kepemilikan SLHS bukan sekadar pemenuhan administrasi belaka. Sertifikasi tersebut berfungsi sebagai benteng perlindungan untuk menghindari risiko makanan busuk atau beracun yang dapat merugikan kesehatan siswa sebagai penerima manfaat utama program nasional ini.
Dengan mengantongi SLHS, pihak dapur MBG memberikan jaminan kepada publik bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga penyajian, berada dalam kondisi higienis. Kepastian ini sangat krusial mengingat skala distribusi makanan yang mencakup jumlah penduduk yang besar.
“Sertifikat tersebut memastikan keamanan dan kebersihan makanan dari dapur MBG benar-benar terjamin bagi anak-anak,” tambahnya.
Pentingnya Tenaga Ahli Gizi
Selain masalah sanitasi, Ebo juga menyarankan agar dapur MBG yang baru beroperasi melibatkan ahli gizi yang memiliki kualifikasi sesuai aturan. Kehadiran tenaga ahli ini sangat penting untuk menyusun komposisi nutrisi yang tepat bagi tumbuh kembang balita dan anak sekolah.
Bagi dapur MBG yang saat ini belum memiliki tenaga ahli internal, Ebo mendorong mereka untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja (Satker) SPPG/MBG Kabupaten Ciamis. Sinergi ini bertujuan agar standar pemenuhan gizi tetap terjaga meskipun fasilitas dapur masih dalam tahap pengembangan awal.
“Kami menyarankan dapur yang belum memiliki ahli gizi segera berkonsultasi dengan Satker terkait di Kabupaten Ciamis. Tentunya agar kualitas nutrisi tetap terjaga,” pungkasnya.
(Husen Maharaja)



