PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjarhara, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, dokumen resmi ini menjadi syarat mutlak untuk menjamin kebersihan, keamanan, dan kesehatan mutu makanan bagi penerima manfaat.
Fakta ini mencuat ke publik setelah insiden sayur capcay basi pada menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak balita di wilayah tersebut menjadi viral. Keberadaan SLHS berfungsi sebagai bukti formal bahwa pengelola dapur telah memenuhi standar operasional guna mencegah kasus keracunan pangan.
Baca Juga: Viral Menu MBG Basi di Pangandaran, Warga Protes Keras Kualitas Sayur SPPG
Koordinator Kecamatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Rendi Handi, membenarkan bahwa sertifikat tersebut hingga kini belum terbit. Pihaknya masih menunggu proses administrasi akhir dari instansi terkait.
“Update terakhir, kami tinggal menunggu sertifikat tersebut terbit,” ujar Rendi saat memberikan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (3/4/2026).
Klaim Prosedur Telah Terpenuhi
Rendi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan proses sertifikasi tersebut sejak sebelum bulan Ramadan lalu. Ia juga mengklaim bahwa dapur SPPG Banjarhara sudah melengkapi seluruh persyaratan dan peralatan yang menjadi standar penilaian petugas.
Menurutnya, pengelola telah menempuh setiap tahapan prosedur untuk mendapatkan SLHS. Saat ini, posisi pihak SPPI hanya dalam tahap menanti dokumen fisik sertifikat tersebut keluar secara resmi.
“Kami sudah menempuh semua tahapan untuk mendapatkan SLHS, jadi tinggal menunggu waktu penerbitannya saja,” tegas Rendi.
Imbas Viralnya Menu Tidak Layak
Sebelumnya, kegaduhan melanda warga Desa Banjarhara setelah paket MBG yang tidak layak konsumsi ditemukan di lapangan. Kasus ini viral melalui unggahan akun Facebook @Sadi Sadi yang meluapkan kekecewaannya atas kualitas pangan untuk balita tersebut.
Kepala SPPI, Agung Maulana, sebelumnya juga telah mengakui adanya insiden sayur capcay basi dalam paket distribusi tersebut. Pihak pengelola kini menghadapi tekanan publik untuk segera membenahi standar sanitasi dan kualitas dapur produksi demi memastikan keamanan pangan bagi anak-anak di Kabupaten Pangandaran.
(Sajidin)



