CIREBON,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut optimistis penguatan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah pusat. Jawa Barat mengklaim sistem kerja fleksibel ini bukan hal baru dan telah menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang modern, efisien, serta berorientasi pada hasil.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa wilayahnya telah menerapkan pola kerja WFH sejak lama. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa sistem kerja dari rumah tidak mengganggu kinerja aparatur, bahkan menunjukkan hasil positif dalam praktiknya di lapangan.
Baca Juga: Hari Autisme Internasional, Bandung Targetkan Lingkungan Ramah dan Setara bagi Autistik
“WFH di Jawa Barat sudah berlangsung lama dan berjalan dengan baik. Jika hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, tentu kami merasa lebih senang karena arah kebijakan ini semakin jelas,” ujar Dedi saat berada di Cirebon, Kamis (2/4/2026).
Efisiensi Anggaran dan Konsumsi Energi
Dedi membeberkan bahwa penerapan WFH memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi internal pemerintahan. Kebijakan ini secara langsung menurunkan biaya produksi atau beban pengeluaran rutin yang selama ini menyerap anggaran cukup besar.
Selain penghematan administratif, WFH juga berperan penting dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Berkurangnya mobilitas harian ribuan ASN terbukti efektif menurunkan penggunaan bahan bakar secara kolektif di wilayah Jawa Barat.
“Pertama, dari sisi internal, kebijakan ini menurunkan biaya produksi pemerintah. Kedua, WFH memiliki tujuan jelas untuk menurunkan penggunaan BBM di masyarakat,” jelas Dedi.
Porsi Pembangunan Lebih Dominan
Dampak nyata dari efisiensi pola kerja ini terlihat pada komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Saat ini, Pemprov Jawa Barat berhasil menekan belanja pegawai hingga hanya menyisakan porsi 30 persen dari total anggaran.
Keberhasilan menekan biaya operasional tersebut membuat pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk kepentingan publik. Dedi menyebut saat ini sebanyak 60 persen anggaran telah beralih fokus untuk mendanai program-program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana bagi warga.
“Belanja pegawai di Jabar tinggal 30 persen saja, sementara 60 persen sisanya sudah kami gunakan sepenuhnya untuk membangun daerah,” tegasnya.
Perubahan Gaya Hidup Ramah Lingkungan
Tidak hanya urusan birokrasi, Dedi mengaitkan kebijakan WFH dengan kampanye gaya hidup ramah lingkungan yang selama ini ia dorong. Ia konsisten mengajak masyarakat, termasuk pelajar, untuk membiasakan jalan kaki atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor saat beraktivitas.
Melalui berbagai manfaat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai WFH bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan sistem kerja jangka panjang yang adaptif. Pola ini diharapkan terus meningkatkan produktivitas ASN sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih hemat energi dan berpihak pada pembangunan masyarakat.
(Jingga Sonjaya)
 oleh pemerintah pusat){kind=link}