BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan penilaian positif terhadap penerapan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan rutin setiap hari Kamis ini terbukti tetap menjaga produktivitas aparatur sipil negara (ASN) tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Dedi menegaskan bahwa kehadiran fisik di kantor bukan satu-satunya tolok ukur efektivitas kerja. Menurutnya, indikator utama kesuksesan birokrasi terlihat dari capaian pembangunan yang nyata serta hasil kerja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Baca Juga: Duka Mendalam Dedi Mulyadi untuk Dokter Muda di Cianjur, Gugur Melawan Wabah Campak
“Kami sudah menjalankan WFH sejak dulu dan hasilnya efektif. Lihat saja produk pembangunannya berhasil atau tidak. Sejauh ini administrasi berjalan lancar, bahkan realisasi belanja anggaran kita malah melampaui target (over),” ujar Dedi usai menggelar silaturahmi bersama jajaran Pemprov dan kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Soroti Gemuknya Jabatan Struktural
Selain mengevaluasi sistem kerja fleksibel, Dedi Mulyadi juga melontarkan kritik tajam terhadap struktur organisasi birokrasi saat ini. Ia menilai struktur pemerintahan masih terlalu banyak diisi oleh jabatan struktural yang bersifat instruksional daripada teknis.
“Masalah utama kita adalah terlalu banyak jabatan struktural. Fungsi-fungsi yang menyuruh jauh lebih dominan dibanding mereka yang benar-benar mengerjakan pekerjaan lapangan,” sentil Dedi.
Ke depan, ia memprioritaskan penyesuaian struktur organisasi dengan memperbanyak tenaga teknis. Langkah ini bertujuan agar pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan berkualitas.
Sinergi Daerah dan Transparansi Anggaran
Momentum silaturahmi di Gedung Sate tersebut juga menjadi ajang bagi Pemerintah Provinsi untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dedi menekankan pentingnya kolaborasi agar program pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat berjalan selaras.
Di akhir kegiatan, Dedi menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai sekaligus memberikan informasi mengenai agenda penting pemerintah. Saat ini, Pemprov Jabar tengah fokus menuntaskan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta menjalani proses pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Agenda-agenda krusial ini membuktikan bahwa aktivitas pemerintahan Jawa Barat tetap bergerak aktif dan transparan, meskipun menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel.
(Jingga Sonjaya)
 di lingkungan Pemerintah Jabar){kind=link}