CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah desa agar mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis, Asep Kholid Fajari, saat membuka kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Kebakaran Rumah Warga di Kawali Ciamis, Kerugian Capai Rp100 Juta
Asep menekankan pentingnya kehati-hatian para kepala desa dalam mengelola dana desa. Ia juga meminta agar setiap kegiatan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas.
“Setiap pelaksanaan pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Jangan sampai ada program yang hanya sebatas seremonial,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan internal yang kuat dan kolaborasi dengan Inspektorat Daerah sangat penting. Tujuannya untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Sementara itu, Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menuturkan lembaganya tidak hanya berperan sebagai pemeriksa keuangan, tetapi juga sebagai mitra pembinaan dan edukasi bagi pemerintah desa.
“BPK tidak semata-mata memeriksa, tetapi juga memberi pembelajaran agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan dan bebas dari temuan,” jelas Eydu.
Ia menegaskan dana desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian.
“Kepala desa harus terus meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat sistem pengawasan internal di tingkat desa,” tegasnya.
Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, harapannya dana desa dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam mempercepat pembangunan. Kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Ciamis.
(Husen Maharaja)
 Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah desa agar mengelola dana desa secara transparan){kind=link}