BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar pendidikan antikorupsi diadopsi menjadi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan di Kota Bandung.
“Untuk muatan lokal, kita sudah melibatkan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter. Berikutnya, pendidikan antikorupsi bisa kita adopsi sebagai muatan lokal juga,” kata Farhan dalam acara Launching Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) di Balai Kota Bandung, Senin (2/9/2025).
Baca Juga: Bandung Jadi Kota Pertama Terapkan PADI dari KPK
Farhan meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) mengikuti pembelajaran PADI dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, kepala OPD wajib meninjau progres pelaksanaan dan melakukan evaluasi secara rutin.
“Bukan hanya tahu dan memahami, tapi juga harus mengamalkan,” tegasnya.
Ia juga berharap Bandung Learning Center dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh ASN, melainkan juga masyarakat umum. Langkah ini, lanjut Farhan, menjadi komitmen Pemkot Bandung bersama KPK untuk membangun generasi berintegritas.
“Insyaallah, pendidikan antikorupsi bisa lebih luas menjangkau masyarakat. Visi kita jelas: Bandung harus unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Pendidikan antikorupsi adalah fondasinya,” ujarnya.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, yang hadir dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi lintas jenjang.
“Tidak ada batasan usia. Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak PAUD hingga menjelang maut,” kata Wawan.
Ia juga memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi KPK yang dikemas dalam akronim “Jumat Bersepeda Kakak”: Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.
“Jika nilai-nilai ini tertanam, ASN maupun masyarakat akan mampu mencegah korupsi dari akarnya,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
