PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan penolakan terhadap rencana penggunaan lahan keramba jaring apung (KJA) yang disebut mencapai sekitar 3,2 hektare di kawasan pesisir Pantai Timur Pangandaran.
Penegasan tersebut disampaikan Jeje usai pertemuan antara Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan sejumlah pihak, di Kampus Unpad Jatinangor, Rabu (20/8/2025). Pertemuan itu turut dihadiri Ketua DPRD Pangandaran, Kepala Dinas Perikanan, HNSI, serta perwakilan kelompok pariwisata setempat.
Baca Juga: Ini Keindahan Wisata Jojongor Legokjawa Pangandaran
Dalam forum tersebut, Jeje menjelaskan bahwa KJA sejatinya hanya memerlukan lahan sekitar 2.000 meter persegi dari total 1.660 meter persegi yang sudah ada. Namun, ia menyoroti adanya kerja sama antara Unpad dengan PT PBS yang dianggap perlu dikaji lebih mendalam.
“Inisiatif pertemuan kemarin datang dari saya. Yang paling ngotot justru pihak Unpad, khususnya Fakultas Perikanan. Pertanyaannya, apakah Unpad hadir sebagai konsultan atau murni sebagai akademisi?” ungkap Jeje melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Ia menegaskan, apabila benar lahan yang digunakan mencapai 3,2 hektare, pihaknya menolak tegas rencana tersebut. Menurutnya, penguasaan area seluas itu berpotensi mengganggu aktivitas wisata bahari dan nelayan kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Meski demikian, seluruh pihak sepakat untuk meninjau langsung lokasi di lapangan sebelum keputusan final ditetapkan.
“Bagi kami, yang terpenting adalah keberadaan KJA tidak mengganggu keberlangsungan nelayan kecil dan pengembangan wisata bahari Pangandaran,” tegas Jeje.
Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman awal antara HNSI Pangandaran dan Unpad. Namun, masih ada sejumlah pertanyaan terkait tujuan serta bentuk kerja sama yang melibatkan pihak swasta.
(Sajidin)
