PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Kepala desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Teguh Sugiharto meminta adanya pendampingan dari tim ahli untuk menjabarkan tata cara pengelolaan Koperasi desa (Kopdes) merah putih.
Menurutnya, pelaksanaan Kopdes ini sulit dipahami meski sudah disampaikan melalui Zoom dan membaca buku panduan dari puluhan halaman tersebut.
Ia khawatir dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Terlebih lagi di Koperasi merah putih tersebut memakan biaya cukup besar yaitu sekitar Rp 3 sampai dengan Rp 5 miliar.
BACA JUGA: Proyek Pengamanan Pantai Bojongsalawe Pangandaran Tahap IV Resmi Dimulai, Anggaran Capai Rp84 Miliar
“Kami butuh pendamping ahli dari Pemda ataupun dinas terkait tentang pengelolaan koperasi desa ini,” kata Teguh ditemui di kantornya Rabu, (7/5/2025).
Selain itu, penggunaan lahan untuk membangun gedung Kopdes tersebut juga menjadi masalah utama. Mengingat di dalam aturannya disebutkan salah satunya menggunakan lahan kas Desa.
“Saya kira kalau di Desa Kalipucang menggunakan lahan tanah kas desa itu sangat kesulitan. Maka kami butuh bantuan dari Pemda agar program ini berjalan dengan baik,” kata dia.
Sebab, dalam program yang diusung presiden Prabowo ini, Teguh mengharapkan adanya dampak baik yang berkelanjutan untuk masyarakat.
“Kami masyarakat desa bukan hanya melaksanakan saja, tetapi juga supaya ada dampak kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di desa Kalipucang,” ujarnya.
BACA JUGA: Bripda Rizak Aril Zakri Harumkan Polres Pangandaran Lewat Prestasi Panahan di Ajang Nasional
Meski demikian, Teguh sangat mengapresiasi dengan program koperasi desa merah putih yang diluncurkan Presiden Prabowo. Dimana beliau menyentuh masyarakat dari mulai tingkat desa.
“Saya sangat setuju dengan program pemerintah karena mungkin kedepan bisa menumbuhkan perekonomian di masing-masing desa. Karena apa? Pak Presiden tahu semua berawal dari tingkat Desa,” pungkasnya.
(Sajidin/Anthika Asmara)
 merah putih.){kind=link}