BANJAR,FOKUSJabar.id: Meskipun Inspektorat Kota Banjar telah menyelesaikan audit dan menyerahkan hasilnya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Banjar.
Inspektur Kota Banjar, Agus Muslih, membenarkan bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil audit terkait kasus tersebut kepada Kejari.
Baca Juga: Atet Handiyana Sihombing Daftar Calon Ketua DPD PAN Kota Banjar, Siap Besarkan Partai
“Sudah. Dan sudah kami serahkan,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (18/3/2025).
Namun, ketika ditanya mengenai besaran kerugian keuangan negara yang ditemukan dalam audit, Agus Muslih enggan mengungkapkan.
“Perihal itu rahasia,” ungkapnya.
Kasus tunjangan perumahan dan transportasi ini telah menjadi sorotan berbagai pihak. Belum lama ini, sejumlah massa dari berbagai organisasi seperti Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa (Aksioma), Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Lentera, dan Jalapaksi menggeruduk kantor Kejari Kota Banjar di Jalan Gerilya.
Mereka mendesak Kejari segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
“Jika bukti sudah cukup, segera tetapkan tersangkanya,” desak Presiden Aksioma, Akhmad Dimyati.
Dukungan serupa disampaikan Ketua FRDB Kota Banjar, Soedrajat Argadireja.
“Ini bentuk dukungan kami agar proses hukum transparan dan cepat. Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan mengungkap kasus ini,” katanya.
Hingga saat ini, publik masih menunggu langkah tegas dari Kejari dalam menangani kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.
(Agus/Irfansyahriza)
 Kota Banjar){kind=link}