BANDUNG, FOKUSJabar.id: Provinsi Jawa Barat terus berbenah untuk mempersiapkan wilayahnya lebih maju lagi, terutama dalam menyongsong rencana pembangunan Jabar ke depan.
Menurut Pj Gubernur Jabar, Bey Mahmudin dalam 20 tahun ke depan, dunia akan mengalami perubahan. Itu akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.
Tahun 2045 sembilan magatren Jabar diprediksi berdampak signifikan, baik soal demografi, SDM, penduduk kelas menengah.
Selain itu berdampak juga pada keuangan internasional, urbanisasi, perubahan iklim, geopolitik, geoekonomi, perdagangan internasional dan disrupsi teknologi.
Salah satu isu yang mengemuka, dalam mewujudkan Jabar Emas 2045, adalah pemanfaatan bonus demografi. Pemanfaatan ini sudah mulai berjalan dan puncaknya pada 2030 dengan jumlah penduduk produktif sebanyak 37,63 juta jiwa atau 66,26 persen.
“Harapannya bonus demografi menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas dan produktif,” kata Bey dalam Musrenbang 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025.
“Sehingga persiapan matang, sepeti investasi tepat, kebijakan yang bijaksana, dan tindakan yang berkelanjutan diperlukan untuk menguatkan potensi positif ini,” sambungnya.
Indikator Makro Pembangunan Jabar
Indikator Makro Pembangunan Jabar pada tahun 2023 adalah Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,61 poin menjadi 74,24 poin dari tahun 2022.
Kemudian Laju Pertumbuhan Ekonomi melambat 0,45 poin menjadi 5 persen berbanding dengan tahun 2022, namun melampaui target 4,35 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,87 poin menjadi 7,44 persen berbanding dengan tahun 2022.
Kemudian persentase tingkat kemiskinan turun dari 8,06 persen pada tahun 2022 menjadi 7,62 persen.
Ketimpangan pendapatan atau gini rasio menjadi 0,425 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,417 poin.
PDRB per kapita meningkat menjadi Rp52,65 juta berbading dengan tahun 2022 sebesar Rp49,14 juta.
“Dari enam indikator daerah, empat indikator meningkat berbanding dengan tahun 2022,” ujarnya.
Sementara itu ada enam isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045. Enam isu itu green dan blue economy, kualitas SDM, kesenjangan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar.
Selanjutnya keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keberlanjutan penataan ruang hingga kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu terdapat juga isu besar lainnya, khususnya di tahun 2025 yaitu RPD 2024-2026, UU No 1 Tahun 2022.
Dalam aturan itu berisi tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah. Kemudian transisi tahun politik serta kondisi ekonomi yang tidak menentu yang terpengaruh ekonomi global dan nasional.
“Maka tema pembangunan Jawa Barat 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk mendukung kemajuan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bey Machmudin berharap target indikator makro Jabar tahun 2025 dapat tercapai.
“IPM targetnya mampu mencapai 74,39 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 4,96 persen hingga 5,37 persen,”katanya.
“Tingkat Pengangguran Terbuka antara 6,42 persen hingga 6,99 persen, persentase penduduk miskin antara 5,85 persen hingga 6,46 persen,” tambahnya.
Kemudian Indeks Gini Rasio 0,419 hingga 0,425 poin dan pendapatan per kapita targetnya mencapai Rp57,14 juta.
“Semoga musrenbang ini menjadi wadah berharga untuk menyempurnakan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 berkualitas dan terimplementasi dengan baik,” kata Bey.
Dampak Birokrasi Terhadap Rencana Pembangunan Jabar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menekankan soal birokrasi berdampak.
Artinya, proses birokrasi harus mempunyai efek yang dapat terasa dampaknya bagi pembangunan Jabar yang lebih berkemajuan.
“Kita tidak boleh lagi terjebak dalam tumpukan kertas, tapi harus sampai kepada produktivitas,” kata Azwar Anas.
Presiden berharap birokrasi ini bisa berjalan dengan satu tiga langkah tidak harus sampai enam langkah seperti sekarang. Reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia bisa melompat bersaing dengan negara maju lainnya.
Dalam acara ini, Menpan dan RB ingin adanya perbaikan tumpang tindih kebijakan di birokrasi pemda. Karena itu bisa menyebabkan SDM maupun juga sumber daya anggaran pemerintah mengalami keborosan.
Dengan demikian tak terelakkan perlunya penyederhanaan proses bisnis. Di samping itu digitalisasi, rantai birokrasi juga harus lebih efektif.
“Musrenbang jangan hanya jadi proses teknokratis, tapi harus berdampak. Kita harus mengubah paradigma dari orientasi input menjadi orientasi outcome,” tegas Azwar Anas.
Sementara itu Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, seluruh target capaian pembangunan akan tercapai dengan kolaborasi dan kebersamaan antar pemangku kepentingan.
“Sebagaimana kesepakatan kita, Visi Jawa Barat Tahun 2045, yakni Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan,” katanya.
“Visi ini bisa kita wujudkan jika pemangku kepentingan mampu berkolaborasi, koordinasi serta saling mendukung Demi menjalankan Rencana Pembangunan Jabar,” ujar dia.
(Budiana Martin/Irfansyahriza)
