PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: PMII Kabupaten Ciamis-Pangandaran soroti sikap anggota DPRD Pangandaran yang tidak hadir dalam rapat paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) beberapa waktu lalu.
Bidang Advokasi dan Partisipasi Pembangunan Daerah PMII Ciamis-Pangandaran Tian Kadarisman mengatakan bahwa langkah tersebut sangat tepat, menurutnya beberapa anggota DPRD yang tidak hadir tersebut merupakan langkah dalam penolakan RAPBD menjadi APBD Pangandaran tahun 2023.
“Kita sudah mengetahui bahwasanya kabupaten Pangandaran mempunyai defisit anggatan yang cukup banyak,” kata Tian, Minggu (26/11/2023).
BACA JUGA: Pangandaran Defisit 36,2 Persen Wakil Ketua DPRD Tolak Pinjaman Jangka Panjang
Menurutnya, bila melihat dasar aturan Kemenkeu defisit tidak boleh diatas 6,2 persen. Sementara Pangandaran sudah mencapai 36,2 persen pada saat pemeriksaan BPK RI Tahun 2022.
Tian mengklaim, adanya indikasi melakukan gali lubang tutup lubang untuk menjalankan roda pemerintahan kabupaten Pangandaran.
Dia juga menyebut, itu bukan solusi yang tepat bagi pemda Pangandaran apabila tetap memaksakan RAPBD disahkan menjadi APBD.
“Karena, akan menjadi PR bagi pemerintahan untuk kedepannya dan pemerintah lebih fokus pada defisit, lalu mengabaikan kepentingan masyarakat Pangandaran,” ucapnya.
Ia berharap, masyarakat Pangandaran bisa lebih melek lagi terkait apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena, semua akan berdampak kepada masyarakat Pangandaran sendiri.
“RAPBD 2023 ini kemungkinan besar akan berdampak buruk pada tatanan kedepannya. Maka, masyarakat harus ikut serta dan mengawal setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pangandaran,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata dia, kalau berbicara APBD ini dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemda.
Dia menyebutkan, dengan berkaca beberapa tahun kebelakang, begitu banyak sektor-sektor yang masih kurang maksimal bidang pendidikan maneg dengan Pangandaran hebatnya,
Selain itu, Pelayanan Kesehatan yang dinilai banyak problem yang terjadi di masyarakat dan masih banyak yang lainnya.
BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Pangandaran Sempat Ditunda?
“Kita bisa, kroscek saja apa visi misi Bupati dan Wakil bupati dan kita liat realisasi sejauh mana,” katanya.
Ia meminta, eksekutif dan legislatif bisa memecahkan permasalahan yang memang terjadi saat ini. Tujuannya agar bisa melihat Pangandaran lebih sehat lagi dan semakin berkembang untuk kedepannya.
“Karena, kita sebagai rakyat Pangandaran tidak bisa mengambil keputusan, dan jika adapun aspirasi kami sampaikan ke wakil kita yaitu DPRD kabupaten Pangandaran,” pungkasnya.
(Sajidin/Anthika Asmara)
 beberapa waktu lalu. ){kind=link}