TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Tuntut optimalisasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sedikitnya dua ribu guru honorer Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tasikmalaya, Kamis (30/6/2022).
Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, massa aksi yang tergabung dalam Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya ini, menduduki halaman kantor bupati sejak pagi hingga waktu dzuhur usai.
Mengawali aksi unjuk rasa, massa aksi dari 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya ini, menggelar solat Duha dan berdoa bersama.
BACA JUGA: Tak Bisa Berdaya Bangun Jembatan, Bupati Dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Minta Maaf
Mereka menuntut agar pemerintah mengoptimalisasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 2.426 guru honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2).
Kemudian guru honorer yang lulus passing grade, telah tiga tahun masuk daftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mempunyai Sertifikat Pendidik (Serdik).
Ketua FHGTK Kabupaten Tasikmalaya, Tete Suherman menegaskan, kedatangannya ke kantor bupati adalah untuk menuntut kepastian nasib 2.426 guru honorer yang telah memenuhi persyaratan sebagai mana tertuang dalam Permenpan-RB nomor 20 tahun 2022.
Yaitu K2 sebagai prioritas pertama, dan guru yang lolos passing grade tes PPPK serta yang terdaftar dalam dapodik selama tiga tahun dan yang mempunyai sertifikat pendidik.
“Kami dari guru honorer yang jumlahnya sekitar 2.426 orang, berharap semuanya mendapatkan formasi PPPK tenaga guru tahun 2022,” kata Tete.
Menurutnya, berdasarkan data dari Kemendikbud, pada tahun ini Kabupaten Tasikmalaya hanya menyediakan 100 formasi, ditambah sisa sebelumnya sebanyak 86 formasi.
Maka terang dia, optimalisasi formasi PPPK menjadi sebuah keniscayaan. Dan jika pemerintah daerah tidak mampu menambah formasi PPPK bagi guru honorer, maka mereka mengancam mogok mengajar di awal tahun ajaran baru sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“ketersediaan formasi PPPK Kabupaten Tasikmalaya sangat tidak sebanding dengan jumlah honorer guru yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dan telah terdaftar,” ujarnya.
Maka Tete berharap, ada optimalisasi formasi sehingga ada ruang dan kesempatan bagi guru honorer baik guru kelas, mata pelajaran di jenjang SD maupun SMP, menjadi ASN di instansi pendidikan.
Tete membeberkan, jumlah guru honorer di Kabupaten Tasikmalaya yang terdaftar ada sekitar 3.600 orang.
Namun lanjut dia, dari jumlah tersebut tidak semuanya masuk usulan, karena ada guru honorer yang terdaftar di dapodik kurang dari minimal tiga tahun.
BACA JUGA: Stunting, 3 Kecamatan Ini jadi Perhatian Pemkab Garut
Sementara itu pengakuan salah seorang guru honorer, Rina Marlina. Dirinya yang telah mengabdi di sekolah selama bertahun-tahun, menuntut keadilan pemerintah. Seluruh guru honorer yang lebih aktif dibanding guru PNS, diangkat menjadi PPPK.
“Kami di sini melakukan aksi damai tanpa merugikan murid yang sudah masuk masa libur sekolah. Kami semua di sini minta diangkat Jadi PPPK,” kata Rina.
(Farhan)