BANJAR,FOKUSJabar.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar menilai implementasi vaksinasi massal kurang masif, pasalnya vaksinasi di lingkungan pemerintah mulai dari pucuk pimpinan hingga pejabat desa/kelurahan belum optimal.
“Pemerintah harus masif dulu ke semua unsur pemerintahan, dari mulai pucuk pimpinan sampe cakupan desa/kelurahan,” kata Ketua umum HMI Cabang Kota Banjar Budi Nugraha Rabu (4/8/2021)
Budi mengatakan, pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu terhadap masyarakat bagaimana masyarakat mau di vaksin, meskipun itu adalah bagian dari untuk menambah imun dengan tujuan memutus mata rantai Covid 19. Misalkan ada pejabat publik dari pemerintahan yang belum menyeluruh di Vaksin.
“Apakah sudah semua pegawai di Pemkot Banjar ini di vaksin? itu yang jadi pertanyaan saya,” kata dia.
BACA JUGA: Wali Kota Banjar Berikan Bantuan Langsung Kepada Warga
Lanjut Budi, hari ini yang menjadi persoalan mendasar adalah, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karenaa banyak kebijakan – kebijakan yang dinilai tidak selaras dan bahkan bertentangan.
“Contoh misalkan mengenai kebijakan PPKM, mengenai kebijakan tersebut ada dua indikator yang perlu diperhatikan yaitu mengenai penanganan percepatan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” kata dia.
“Kemudian menggelar Vaksinasi masal, kan itu terlihat berkerumun, masyarakat melihat itu secara langsung, artinya ketika berkerumun itu bertentangan dengan kebijakan PPKM,” kata dia menambahkan.
Maka perlu dari itu hari ini, sebelum melakukan terus menerus masyarakat untuk melaksanakan kebijakan, perlu ada kesadaran secara menyeluruh dulu, bagaimana pemerintah memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.
“Tentunya kita perlu cari cara bagaimana bisa menciptakan kesadaran hukum secara menyeluruh agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Budi
Pemerintah perlu mencari formulasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, agar masyarakat bisa sadar untuk di vaksin, bagaimana pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu dalam keseriusannya menjalankan vaksinasi kepada masyarakat.
Dia berharap, pemerintah harus lebih bijak lagi dalam menangani persoalan pandemi Covid-19 yang sudah berdampak kepada semua kalangan masyrakat, baik dalam menjalankan kebijakan, implementasi kebijakan, dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat harus lebih menyeluruh. Namun pemerintah harus lebih paham dan menyeluruh dulu sebelum ke masyarakat luas.
“Jangan sampai ada bahasa, ke masyarakat masif terus menerus menekan, sedangkan dari unsur pemerintahan saja masih banyak yang belum paham mengenai kebijakan yang sedang diberlakukan di Kota Banjar,” kata dia.
(Agus/Anthika Asmara)
