BANDUNG,FOKUSJabar.id: DPRD Jabar tengah menunggu keputusan pemerintah pusat tentang revisi undang-undang pariwisata dan kebudayaan. Sehingga regulasi dalam pembentukan Raperda yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan kebudayaan di Jabar bisa segera terealisasi.
Sepertihalnya fokus pemerintah terhadap pengembangan strategi nasional industri bambu rakyat, yakni pembangunan 1000 desa bambu. Dinas Pariwisata Jabar pun telah membuat grand design untuk pengembangan dan pelestarian produk bambu.
Dalam hal ini Komisi V DPRD Jabar mencoba membantu melalui Perda. Terlebih Perda terkait hal itu sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga serta para pegiat seni dan kebudayaan.
BACA JUGA: DPRD Kota Banjar Kritisi APD jadi Alat Sanksi Pelanggar Prokes
“Kami tengah memberikan perhatian terhadap standarisasi produk bambu di Jabar. Bambu ini salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi, konservasi dan budaya,” kata Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan saat mengunjungi Objek Wisata Puri Bambu di Kabupaten Bandung, Selasa (2/2/2021).
Dia berharap, melalui upaya standarisasi produk bambu tersebut, bisa mendorong pelestarian nilai-nilai seni dan kebudayaan Jawa Barat.
(LIN)
