GARUT, FOKUSJabar.id: Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, konon tidak sesuai dengan kriteria komponen penerima manfaat.
Terkait hal itu, Popi Mustika selaku Pendamping PKH Desa Tanjungmulya, Kecamatan Pakenjeng bertekad memperbaiki paradigma serta sistem yang selama ini terdengar miring.
“Jujur, Saya baru bergabung dan diangkat jadi Pendamping PKH Desa. Meski begitu, Saya janji akan memperbaiki paradigma serta sistem yang ada,” kata Popi Mustika di Pakenjeng-Garut, Rabu (17/6/2020).
BACA JUGA : Bupati Garut Melepas 5 Pasien Covid-19 yang Sembuh
Menurut dia, program pertama yang akan dilakukan, sosialisasi, memfasilitasi, menampung sekaligus mencari solusi (jalan keluar) semua keluhan para KPM.
“Tidak harus menunggu lama, Saya tancap gas menampung semua keluhan yang selama ini terjadi di lapangan,” tegas Popi.
Tak hanya itu, dia juga memvalidasi data KPM calon penerima PKH serta melakukan pertemuan rutin untuk koordinasi serta menjalin hubungan emosional. Pun dalam penyaluran dan labelisasi melibatkan semua pihak.
“Dalam penyaluran PKH, BPNT termasuk pelabelan melibatkan semua pihak. Itu semua dilakukan sebagai transparansi kami,” ungkapnya.
“Menjalin komunikasi dan hubungan emosional yang baik dengan KPM, tentu akan menyempurnakan PKH,” tutup Popi.
(Andian/Bam’s)
