BANDUNG, FOKUSJabar.id: Kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan menuai penolakan sejumlah pihak. Termasuk DPRD Provinsi Jawa Barat yang meninlai kenaikan iuran BPJS akan memberatkan warga miskin.
Anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayatulloh menilai, kebijakan pemerintah pusat menaikan tarif iuran BPJS untuk semua kelas, sangat tidak logis. Apalagi kenaikan tarif merupakan buntu BPJS defisit.
“Kenaikan tarif saja sudah tidak logis dan akan menindas rakyat kecil yang saat ini sedang menjerit,” kata Dadan, Kamis (7/11/2019).
Dadan mengaku, pihaknya akan terus menggelorakan penolakan kenaikan tarif BPJS di semua kelas. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“Ini bukti keberpihakan PKB hadir disaat jeritan masyarakat kecil yang butuh diperjuangkan oleh wakil rakyat yang duduk di legislatif baik diseluruh tingkatan,” ujar Dadan yang kini menjabat Wakil Ketua Fraksi PKB tersebut.
Dadan menjelaskan, pemerintah pusat sebaiknya kembali mengkaji ulang terkait kenaikan tarif iuran BPJS. Terutama iuran BPJS kelas III, yang mayoritas pesertanya dari kalangan masyarakat kecil.
“Pemerintah harus kembali melakukan kajian ulang terkait kenaikan tarif. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban,” ujar Dadan.
(AS/ars)
