GARUT, FOKUSJabar.id: Ekspos Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendapat sorotan tajam dari tiga legisllator senior, Jumat (25/10/2019) kemarin.
Terpantau FOKUSJabar.id, anggota DPRD yang menyoroti RAPBD 2020 diantaranya, Dadang Sudrajat (Fraksi Demokrat), Juju Hartati (Fraksi PDI-P) dan politisi senior Dedi Suryadi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Baca Juga: Ayo Ikut Lomba Pidato Daring, Ini Syaratnya
Menurut Dadang Sudrajat yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut, intinya pimpinan dan anggota DPRD meminta agar APBD benar-benar digunakan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan rakyat secara ril, terukur dan akuntabel.
Artinya, harus mengurangi belanja yang tidak efektif. Semisal, pembangunan gedung PKL, pengadaan tanah di sekitar Gunung Guntur untuk Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
“ Sebaiknya Pemerintah Daerah (Pemda) lebih banyak membuat program pelatihan peningkatan SDM, membangun ruang pengembangan ekonomi kerakyatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia
“ Kami minta penggunaan APBD menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat secara ril, terukur dan akuntabel,” sambung Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Garut.
Pihaknya berjanji akan lebih selektif dan kritis dalam membahas anggaran. Mulai dari pembahasan anggaran di Komisi dengan mitra kerja maupun di Badan Anggaran (Banggar).
Dengan begitu, apa yang menjadi visi misi Bupati, Rudy Gunawan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai dan dirasakan masyarakat.
“ Kami akan selektif dan kritis dalam membahas anggaran agar visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai dan dirasakan masyarakat. Untuk lebih detailnya, silahkan tanyakan pada pimpinan DPRD yang sekaligus pimpinan Banggar,” pungkas Dadang melalui sambungan telpon, Sabtu (26/10/2019).
Sebagai informasi, dalam ekspos RAPBD TA 2020, Ketua DPRD Garut, Eusi Ida Wartiah memberi ruang kepada anggotanya untuk mengkritisi sebagai bahan masukan dan saran yang positif untuk lahirnya APBD yang pro rakyat sesuai dengan RPJMD dan regulasi yang berlaku.
(Andian/Bam’s)
