GARUT,FOKUSJabar.id: Kabupaten Garut kekurangan sekitar tiga ribu tenaga pengajar (guru) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Terkait hal itu, Komisi 1 DPRD Garut beberapa kali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) untuk mencari jalan keluarnya.
Berdasarkan pantauan Komisi 1 di lapangan, selama ini kekurangan guru PNS ditutupi para guru honorer yang dalam melaksanakan kewajibannya tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai.
Padahal, sebagian besar diantara mereka sudah kehilangan kesempatannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)., karena masalah usia yang diatur dalam UU ASN.
Baca Juga: Pergerakan Penumpang Di 19 Bandara Naik 143 Persen Di Juli 2020
Harapan mereka untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) kata anggota Komisi 1 DPRD Garut, Dadang Sudrajat, peluangnya masih sulit. Pasalnya, pemerintah masih belum membuka luas pengangkatan ASN untuk P3K.
“ Karena tugas mereka sangat berat dan sangat membantu terhadap terciptanya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kami akan terus berjuang agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengeluarkan kebijakan dengan menaikan pendapatan teman-teman guru honorer,” kata Dadang yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut.
Selama ini, setiap bulan mereka hanya mendapatkan tunjangan sebesar Rp200 ribu. Nominal tersebut sangat tidak manusiawi dan jauh dari UMK Garut. Untuk itu, dalam penyusunan anggaran saat ini, minimal mereka diberikan penghasilan sesuai UMK sambil menunggu pengangkatan ASN.
“ Terlebih, saat ini dana BOS tidak memberikan ruang untuk memberikan tunjangan kepada mereka. Jadi sangat tepat jika Pemkab Garut memberikan APBD-nya untuk menambah tunjangan mereka,” sebut Dadang kepada FOKUSJabar.id, Sabtu (19/10/2019).
“ Saat kami simulasi, jika mereka diberikan tunjangan Rp1 juta per bulan, maka selama 14 bulan, APBD hanya mengeluarkan Rp93 milyar. Itu bisa terlaksana, jika ada kemauan dari pemegang kebijakan,” pungkas Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Garut.
Sebagai informasi, pengurus DPC bersama Fraksi Demokrat DPRD Garut sepakat memperjuangkan nasib para guru honorer.
(Andian/Bam’s)
