BANDUNG,FOKUSJabar.id: Masuknya Gusti Randa sebagai Plt Ketua Umum PSSI menggantikan Plt sebelumnya Joko Driyono (Jokdri) dinilai tidak akan berdampak banyak pada federasi sepakbola tertinggi di Indonesia.
Gusti Randa masuk sebagai Plt Ketua Umum PSSI, setelah penjabat sebelumnya Jokdri ditahan Satgas Antimafia Bola Polri karena diduga terlibat dalam pengaturan skor di kompetisi sepakbola Indonesia Liga 2 dan Liga 3. Hingga saat ini, sudah ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mastc fixing mulai dari anggota Exco PSSI, anggota Komisi Disiplin PSSI, Komite Wasit, wasit hingga jajaran elit kepengurusan PSSI lain.
“Dengan masuknya Gusti Randa sebagai Plt, ini saya lihat tidak pas dan tidak akan mengubah citra PSSI yang sudah buruk. Sebagai seorang anggota exco, Gusti Randa tidak lagi punya kredibilitas karena sebagian besar anggota exco terlibat matc fixing. Apakah itu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun yang belum. Ini menurunkan wibawa exco, termasuk Gusti Randa,” ujar Bung Towel (sapaan Tommy Welly) saat ditemui usai kegiatan Focus Group Discussion ‘Membangun Masa Depan Sepakbola Indonesia Bersama Satgas Antimafia Bola’ di El Royal Hotel, Jalan Merdeka Kota Bandung, Kamis (28/3/2019)..
Untuk itu, pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) harus segera dilaksanakan karena matc fixing di sepakbola Indonesia sudah merupakan ‘penyakit akut’. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sepakbola, rombak total kepengurusan PSSI menjadi salah satu opsi.
“PSSI tentu punya tanggung jawab untuk mengantarkan organisasi ini kepada KLB, tapi kalau aturannya, berdasarkan mereka, digelar di bulan Agustus, maka itu tidak ideal. Kompetisi sepakbolanya membutuhkan penanganan lebih cepat. Perubahan ini harus dimulai dari federasi yang sehat, kompetisi lebih sehat, hingga bisa melahirkan pemain potensial untuk tim nasional,” terangnya.
Pada KLB tersebut, Bung Towel meminta voters (pemilih) untuk tidak berpikir hanya pada agenda pemilihan Ketua Umum PSSI saja. Yang tidak kalah penting yakni terkait status kompetisi sepakbolanya.
Pasalnya, jika kompetisi sudah berjalan, maka akan sangat susah untuk dihentikan. Dana bagaimana terkait status klub, pemain hingga orang-orang yang terlibat match fixing ini secara hukum sepakbola.
“Kita bisa contoh kasus match fixing di Seria A Italia atau yang disebut Calciopoli dimana salah satu klub elite Juventus dihukum degradasi ke Serie B. Itu yang harus dilakukan federasi melalui Komdis dan atau Komite Ad Hoc. Kenapa ini penting, agar PSSI kedepan tidak dibebani cucian kotor atau dosa pengurus masa lalu. Sekarang kan Satgas sedang bersih-bersih, ya harus diikuti keluarga sepak bola juga mulai dari klub, asprov, hingga voter. Dengan demikian, kepercayaan publik bisa naik lagi dan federasi diisi orang-orang dengan track record bagus,” pungkasnya.
(ageng)
 dinilai tidak akan berdampak){kind=link}