BANDUNG, FOKUSJabar.id : Proses mediasi antara lima anggota KONI Jabar yang mempermasalahkan legitimasi kepemimpinan Ahmad Saefudin di kepengurusan KONI Jabar pada sidang Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) deadlock.
Dari dua kali sidang mediasi yang di lakukan, pihak tergugat Ahmad Saefudin tidak hadir dan hanya di wakili kuasa hukumnya.
Kelima anggota KONI Jabar yang mengajukan gugatan ke BAORI yakni, bola voli (PBVSI), pencak silat (IPSI), soft tennis (PESTI), Wushu (WI), dan gerak jalan (PGJ). Mereka mempermasalahkan status Ahmad Saefudin sebagai seorang TNI aktif yang menjabat sebagai Ketua KONI Jabar periode 2014-2018 dan kembali terpilih di periode 2018-2022.
“Ada tiga tuntutan yang kami gugat ke BAORI. Yakni mencabut SK No. 13 tahun 2017 terkait PAW Pengurus KONI Jabar 2014-2018, mendesak di tetapkannya Plt Ketua KONI Jabar oleh KONI Pusat karena kepemimpinan saat ini tidak legitimate, dan mendesak di gelarnya Musorprovlub KONI Jabar oleh Plt Ketua KONI Jabar,” ujar penasehat hukum penggugat, Agus Sihombing saat memberikan keterangan pers di The Papandayang Hotel, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Jumat (5/10/2018) malam.
Agus menambahkan, berdasarkan hukum acara, antara sidang mediasi pertama dan kedua di berikan waktu sekitar dua minggu. Jika belum di temui ada kesepakatan maka bisa di perpanjang selama satu minggu.
Dengan buntut deadlocknya sidang mediasi, lanjut Agus, maka sidang pun akan memasuki pokok perkara. Yakni pembahasan terkait tiga gugatan yang di ajukan pihak penggugat.
”Jadi sekitar tanggal 10 Oktober 2018, akan memasuki sidang pembahasan perkara pokok. Jika di kabulkan, salah satu permohonan meminta Plt di dalam putusan dan BAORI akan di serahkan serta di tunjuk oleh KONI Pusat yang biasanya dari kepengurusan KONI Jabar seperti contoh kasus di DKI Jakarta. Yang melaksanakan musorprovlub itu Plt dari KONI Pusat dan waktunya terserah mereka,” tutur Agus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Pengprov IPSI Jabar.
Jika sesuai dengan prediksi, Agus menuturkan jika keputusan tetap BAORI akan keluar paling lama dua bulan. Sehingga jika di hitung dari tanggal batas terakhir 10 Oktober, maka pelaksanaan Musorprovlub KONI Jabar sendiri kemungkinan besar di gelar pada bulan Desember 2018.
“Kemungkinan besar putusan BAORI akan memenangkan gugatan dari kami terhadap kepemimpinan Ahmad Saefudin yang melanggar aturan di UU dan PP. Sehingga kepengurusan KONI Jabar tidak punya legitimasi. Jadi tidak menutup kemungkinan kondisi yang terjadi di kepengurusan KONI DKI Jakarta dan Bali sebelumnya, akan terjadi di Jabar yakni pelaksanaan Musorprovlub,” tegasnya.
(ageng/bam’s)
