TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kasus hukum terkait dugaan suap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018 yang diduga dilakukan Wali Kota Tasikmalaya berdampak pada kurang sehatnya roda pemerintahan. Hal itu karena ada kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf meminta agar mengikuti proses yang tengah berjalan. Terlebih kata dia, ada KPK yang menangani.
“Jadi semuanya kita percayakan proses hukumnya kepada KPK,” kata Yusuf, Sabtu (29/9/2018).
BACA JUGA:
Pj Gubernur Jabar Keluarkan Surat Edaran Study Tour
Dia mengatakan bahwa wali kota ada figur yang dibutuhkan masyarakat. Artinya, tidak perlu menyudutkan dan bisa memaklumi kasus yang terjadi, terlebih, kata dia, kasus seperti itu tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya.
“Kita yakin KPK itu lembaga negara yang mengedepankan profesionalisme dalam penyidikan kasus tersebut. Kita tunggu saja perkembangannya. Saya rasa kondisi Kota Tasikmalaya saat ini harus tetap kondusif dan tentram. Masyarakat tidak perlu gaduh atau ketakutan, karena roda pemerintahan tidak terpengaruh,” tegas dia.
(Seda/LIN)
 dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018 yang diduga dilakukan Wali){kind=link}