BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pengelola Taman Tegalega, Kota Bandung, masih menyoroti keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan bangunan liar di area taman. Meski petugas sudah menjalankan upaya penertiban dan relokasi, sejumlah penghuni kembali menduduki kawasan tersebut.
Kepala UPT Taman Tegalega Oding Mulyana menjelaskan asal mula kemunculan bangunan liar tersebut. Sejumlah pedagang yang gagal masuk skema relokasi mulai membangun lapak liar di kawasan taman sekitar tahun 2023 hingga 2024, bertepatan dengan awal masa kerja sama pengelolaan parkir.
Baca Juga: Job Fair Bandung, Beri Kesempatan Kerja bagi Tunanetra
“Awalnya, sebagian merupakan pedagang yang tidak terakomodasi dalam relokasi. Mereka kemudian mulai mendirikan bangunan liar sejak masa kerja sama pengelolaan parkir yang pertama,” kata Oding, Kamis (19/11/2026).
Kendala Biaya Jadi Alasan Penghuni Kembali
Oding mengungkapkan bahwa saat ini masih ada satu PMKS yang menetap di kawasan Taman Tegalega. Pihaknya telah menggandeng Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung untuk menangani warga tersebut, termasuk menyarankan kepindahan menuju Rusunawa Rancacili.
Upaya penertiban pada masa lalu belum membuahkan hasil permanen. Penghuni yang sempat meninggalkan area taman memilih kembali dengan alasan terkendala biaya pindahan.
“Sudah pernah ditertibkan. Ketika ditertibkan, mereka pergi, tetapi kemudian kembali lagi. Salah satu alasannya karena tidak memiliki biaya untuk pindah,” katanya.
Petugas Dinas Sosial bahkan sudah beberapa kali mendatangi lokasi guna memberikan arahan langsung kepada penghuni. Salah seorang penghuni sempat pergi meninggalkan taman, namun kembali lagi beberapa waktu kemudian.
Pengelola Gandeng Satpol PP dan Cek Data Kependudukan
Untuk saat ini, UPT Taman Tegalega rutin memantau area taman serta membersihkan tenda maupun perlengkapan yang berserakan. Pengelola juga meminta penghuni yang masih bertahan agar segera membereskan barang bawaannya dan meninggalkan lokasi.
Oding menjadwalkan patroli pemantauan rutin setiap hari Senin. Jika situasi memerlukan tindakan penertiban tegas, pengelola akan menggandeng Satpol PP Kota Bandung karena UPT tidak memegang kewenangan penindakan secara mandiri.
“Pemantauan sudah terjadwalkansetiap Senin. Untuk penanganan yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, kami harus berkoordinasi dengan Satpol PP karena tidak bisa UPT melakukannya sendiri,” ungkapnya.
Menanggapi sosok PMKS yang belakangan viral di media sosial, Oding menyebut informasi sementara menunjukkan bahwa warga tersebut bukan penduduk asli Kota Bandung. Ia sempat menyewa rumah kontrakan di Bandung sebelum tinggal di area taman.
Pengelola kini menelusuri dokumen administrasi untuk memastikan data kependudukan dan daerah asal warga tersebut secara akurat.
“Untuk memastikan asal daerahnya, perlu pengecekan kembali terhadap dokumen pendataan,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)




