BANJAR,FOKUSJabar.id: Pengadilan Negeri (PN) Banjar kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dana Rp243 juta. Kasus ini menyeret oknum anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM.
Hakim Ketua Hilman Maulana Yusuf memimpin persidangan ini. Pihak pengadilan mengagendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Sempat Ditawari Jalan Damai, Sidang 5 Terdakwa Pengeroyokan di Banjar Tetap Berlanjut
Tim penasihat hukum terdakwa menegaskan kasus ARM murni masalah utang-piutang perdata. Pihak pembela memohon majelis hakim melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).
Pengacara Sebut Gagal Bayar Bukan Penipuan
Pihak pembela mengakui hubungan hukum dan kewajiban pengembalian uang kepada saksi korban, Imas Sulistiano Hasanah. Namun, kuasa hukum menolak penggunaan instrumen pidana untuk sengketa perdata.
“Persoalan yang harus dijawab secara objektif oleh persidangan ini adalah apakah setiap orang yang meminjam uang dan kemudian mengalami kegagalan membayar secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pelaku penipuan? Jawabnya tentu tidak,” kata penasihat hukum di depan majelis hakim.
Pihak pembela menekankan bahwa utang belum lunas bukan bukti niat jahat (mens rea). Hukum pidana tidak boleh mengkriminalisasi kegagalan pembayaran uang.
Tim kuasa hukum memohon majelis hakim mengabulkan seluruh pembelaan. Mereka meminta hakim membebaskan terdakwa dari tahanan serta memulihkan nama baik kliennya.
“Sebagai penutup, kami ingatkan Fiat iustitia ruat caelum, hukum harus ditegakkan sekalipun langit runtuh, tapi hukum juga tidak boleh digunakan untuk menghukum seseorang tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan,” kata penasihat hukum.
Kuasa Hukum Nilai Tuntutan JPU Terlalu Prematur
Selepas persidangan, Kuasa Hukum ARM, Enggang Simpaty, menyoroti perubahan pasal tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Di awal dakwaan terdapat pasal penggelapan dan penipuan, namun dalam tuntutan hanya penipuan saja. Kemudian menurut kami, unsur-unsur penipuan yang dituduhkan terlalu minor dan prematur,” kata Enggang.
Enggang menambahkan kliennya tetap mengakui transaksi pinjaman uang tersebut. Namun, terdakwa menolak keras tuduhan rekayasa penipuan.
Hakim Tetapkan Jadwal Sidang Maraton Menjelang Putusan
Hakim Ketua Hilman Maulana Yusuf menetapkan jadwal sidang maraton. Selanjutnya masa penanganan perkara di Pengadilan Negeri Banjar akan berakhir pada 29 November 2026.
Majelis hakim menjadwalkan sidang tanggapan (replik) dari Penuntut Umum pada Rabu (11/11/2026). Pihak pembela akan menyampaikan jawaban (duplik) pada Kamis (12/11/2026). Majelis hakim merencanakan pembacaan putusan akhir pada pertengahan November.
(Susi)
