JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pemerintah membahas kemungkinan kerja sama dengan negara tetangga untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan.
Persoalan tersebut turut di bicarakan dalam rapat terbatas yang di pimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
BACA JUGA:
Prabowo Subianto Ratas Penanganan Karhutla Sumatra dan Kalimantan
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyoroti perkembangan penanganan kebakaran sekaligus peluang memperoleh dukungan tambahan.
Malaysia dan Singapura di sebut telah menawarkan bantuan untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla di Indonesia.
Dampak kebakaran juga menjadi perhatian karena asap yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Di Sumatra Selatan, jarak pandang menurun sehingga perjalanan menjadi terkendala. Kondisi ini turut menjadi persoalan yang di sampaikan dalam pembahasan penanganan karhutla bersama Presiden.
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jumhur Hidayat menjelaskan, kemungkinan pemberian bantuan masih di bicarakan oleh pihak-pihak terkait.
Koordinasi di perlukan untuk menentukan bentuk kolaborasi yang dapat mendukung penanganan kebakaran di wilayah terdampak.
Dampak karhutla juga memengaruhi rencana perjalanan pejabat ke daerah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman menyampaikan, agenda kunjungannya ke Sumatra Selatan harus di tunda.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan asap turut memengaruhi mobilitas di wilayah yang terdampak kebakaran.
“Saya mau ke Sumatra Selatan juga tertunda. Makanya Bapak Presiden sangat perhatian untuk konsentrasi bagaimana menangani masalah ini,” ujar Dudung.
BACA JUGA:
Kapolri Mutasi 199 Personel, Kakorlantas dan 3 Kapolda Berganti
Tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura menjadi salah satu aspek yang di bahas dalam upaya memperkuat penanganan karhutla.
Namun mekanisme pemberian bantuan dan bentuk dukungan yang akan di jalankan masih perlu di bahas lebih lanjut.
Langkah koordinasi di perlukan agar bantuan yang tersedia dapat di sesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Selain dampak asap, karakteristik lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman.
Api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan berpotensi muncul kembali meskipun bagian permukaan terlihat telah padam.
Kondisi ini membuat upaya penanganan tidak cukup hanya di lakukan ketika api terlihat. Tetapi juga membutuhkan pemantauan berkelanjutan.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa penurunan jumlah titik panas di suatu wilayah tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran.
Kesiapsiagaan tetap di perlukan. Terutama di daerah yang memiliki lahan gambut dan masih menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.
Untuk mengantisipasi kebakaran susulan, pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, petugas pemadam, Manggala Agni, dan relawan.
Pemantauan titik panas serta kesiapan personel menjadi bagian penting dalam menjaga agar api tidak kembali meluas di wilayah yang sebelumnya terdampak.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
){kind=link}