TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan investasi yang masuk ke daerah tidak boleh berhenti pada peningkatan nilai investasi semata.
Aktivitas penanaman modal harus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, penguatan UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Kurniawan mengatakan, prinsip tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah. Dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Baca Juga: Musancab PPP Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum Dorong Enjang Bilawini Maju di Pilkada 2029
“Investasi yang tumbuh harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya peningkatan nilai investasi, tetapi juga terciptanya lapangan kerja, meningkatnya kompetensi tenaga kerja lokal. Berkembangnya usaha mikro kecil serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” kata Kurniawan, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Karena itu, Pemkab Tasikmalaya mendorong adanya sinergi antara pelayanan investasi, pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Kurniawan menilai, pertumbuhan investasi semestinya menciptakan efek berantai atau multiplier effect bagi perekonomian daerah.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk semangat dan memiliki komitmen yang sama. Agar investasi di daerah ini harus memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Komitmen itu diwujudkan melalui sejumlah program yang diserahkan secara simbolis dalam apel Senin pagi.
Di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM dan pekerja informal, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Serta BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis peserta magang nasional.
Pemkab juga menyerahkan kartu peserta pelatihan magang kerja ke Jepang. Serta persetujuan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) kepada perwakilan pelaku UMKM.
Legalitas Jadi Pintu Masuk Pengembangan UMKM
Kurniawan mengatakan, pemberian NIB bagi pelaku UMKM dan pekerja informal menjadi salah satu bagian penting dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Legalitas usaha tersebut diharapkan membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan maupun program bantuan pemerintah.
“Tujuannya memberikan legalitas usaha sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan, pelatihan dan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Melalui DPM-PTSP-TK Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah berupaya memperkuat keterhubungan antara investasi, pelaku usaha kecil dan sumber daya manusia.
Menurut Kurniawan, program tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem usaha.
Magang Jadi Jembatan Lulusan Baru ke Dunia Kerja
Selain UMKM, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kepala DPM-PTSP-TK Kabupaten Tasikmalaya, dr H Faisal Soeparianto , mengatakan terdapat dua program magang yang difasilitasi pemerintah daerah. Yakni magang kerja ke Jepang dan magang nasional bagi lulusan baru.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi pengangguran sekaligus memberikan pengalaman kerja kepada peserta.
“Melalui program magang nasional dan magang kerja ke Jepang. Dengan tujuan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pengalaman juga skill peserta magang,” kata Faisal.
Pada gelombang pertama, terdapat 38 peserta magang nasional. Lima peserta di antaranya ditempatkan sebagai tenaga kesehatan di lima Puskesmas, yakni di Kecamatan Ciawi, Rajapolah, Sukahening, Cigalontong dan Bojongasih.
Keberadaan peserta magang di Puskesmas diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selama mengikuti program, peserta magang juga mendapatkan honor sesuai UMK Kabupaten Tasikmalaya.
Faisal menyebut pemerintah daerah akan kembali membuka gelombang kedua program magang nasional pada akhir Agustus 2026.
Baca Juga: Atasi Fenomena LGBT di Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Tekankan Peran Orang Tua
BLUD, BUMD dan perusahaan di Kabupaten Tasikmalaya juga didorong ikut ambil bagian. Sehingga semakin banyak lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja, pendapatan dan keterampilan.
Bagi Pemkab Tasikmalaya, pembangunan ekonomi akhirnya tidak sekadar diukur dari berapa besar investasi yang masuk.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh investasi tersebut mampu menciptakan pekerjaan. Mengembangkan usaha masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dengan kata lain, investasi di Tasikmalaya diharapkan tidak hanya tumbuh di atas kertas, tetapi ikut menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah.
(Farhan Kamil)
