BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mematangkan langkah strategis demi menyukseskan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda nasional pemerintah pusat. Salah satu upaya nyata meliputi penyiapan berbagai terobosan regulasi guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat luas.
Komitmen tersebut selaras dengan target pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah di berbagai daerah, termasuk Kota Bandung.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Kecanduan Gawai Picu Penyakit Kronis pada Anak
Hal itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sampaikan saat menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026) lalu.
Selain menyesuaikan kebijakan lokal, Pemkot Bandung juga membidik pembangunan hunian vertikal sebagai bagian dari strategi utama.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan dukungan penuh tersebut saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar acara tersebut bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung.
Farhan menegaskan bahwa penyediaan perumahan merupakan kebutuhan dasar warga yang menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah. Meski begitu, ia mengakui upaya menghadirkan hunian layak masih membentur berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang rumit hingga harga rumah yang kian melambung tinggi.
“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan.
Bagi Farhan, Program Tiga Juta Rumah membawa peluang besar bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan kumuh menjadi lingkungan permukiman yang lebih manusiawi. Program ini sekaligus membuka kesempatan lebar bagi warga untuk memperoleh hunian dengan harga yang jauh lebih bersahabat.
Transportasi Publik yang Modern
Farhan menambahkan, pembangunan kawasan permukiman di Kota Bandung wajib berjalan selaras dengan pengembangan transportasi publik yang modern. Oleh karena itu, konsep Transit Oriented Development (TOD) akan menjadi acuan utama dalam pembangunan hunian masa depan.
“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” jelasnya.
Ia menjamin Pemkot Bandung bersama DPRD Kota Bandung akan terus melakukan berbagai penyesuaian aturan agar implementasi program nasional ini berjalan tanpa hambatan di wilayahnya.
“Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa kementeriannya terus mempercepat eksekusi Program Tiga Juta Rumah lewat berbagai terobosan taktis. Ia juga membocorkan bahwa Kota Bandung masuk dalam daftar daerah prioritas pembangunan hunian vertikal dengan rencana pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ungkap Maruarar.
Pelayanan Kepada Rakyat Lebih Cepat dan Menyentuh Banyak Penerima Manfaat
Maruarar menegaskan bahwa percepatan pembangunan perumahan ini mengacu langsung pada instruksi Presiden Prabowo agar pelayanan kepada rakyat bisa berjalan lebih cepat dan menyentuh lebih banyak penerima manfaat.
“Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mempererat kolaborasi bersama Pemkot Bandung. Hal itu demi memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia melihat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berpotensi besar menyokong pembangunan rumah susun di Kota Bandung.
“Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Heru.
Heru menambahkan, tingginya kebutuhan rumah di Jawa Barat menuntut sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta para pengembang perumahan.
“Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi,” pungkasnya.
(Jingga Sonjaya)
 Bandung terus mematangkan langkah strategis demi menyukseskan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah rusun){kind=link}