TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Masyarakat Kota Tasikmalaya merasakan getaran sejarah yang kuat setiap memasuki tanggal 12 Juli. Tepat 79 tahun silam, pada tahun 1947, Bung Hatta berdiri membakar semangat rakyat dalam gelaran Kongres Koperasi Pertama.
Tanah Kota Tasikmalaya mengukir sejarah sebagai tempat peletakan batu penjuru sistem ekonomi berasalkan asas kekeluargaan, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Momentum tersebut mendaulat koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Briptu Dhiva Satlantas Polres Tasikmalaya Raih Emas Kapolri Cup Taekwondo 2026
Namun, setelah hampir delapan dekade berlalu, sebuah pertanyaan besar mengusik publik mengenai eksistensi ruh gotong royong tersebut. Masyarakat mempertanyakan apakah nilai tersebut masih hidup atau justru menyusut menjadi sekadar komoditas politik dan proyek fisik belaka.
Momentum Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tahun 2026 ini meniupkan optimisme sekaligus riak polemik di Kota Tasikmalaya. Pihak Bale Kota menyuarakan keyakinan besar, sementara sudut-sudut ruang akademis dan sosial melontarkan kritik tajam mengenai arah masa depan ekonomi rakyat kecil.
KDKMP: Solusi Ekonomi atau Proyek Salah Sasaran?
Di bawah nakhoda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meluncurkan program ambisius untuk menghidupkan kembali koperasi desa melalui wadah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadan, menyampaikan rasa bangganya usai memimpin apel gabungan Harkopnas di Bale Kota, Senin (13/7/2026). Ia menyebut instrumen pendukung program prioritas pusat tersebut kini mulai menjamur di wilayahnya.
“Hingga saat ini telah terbentuk 15 Koperasi Merah Putih serta struktur koperasi di 69 kelurahan yang siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Koperasi yang sudah eksis harus berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih agar saling menguatkan,” ujar Viman penuh optimisme.
Sorotan Tajam dari Akar Rumput
Namun, realitas di lapangan menyuguhkan pemandangan berbeda dari narasi podium. Tokoh Masyarakat Tasikmalaya, Dr. HN Suryana, SH., MH., mengingatkan dengan lantang bahwa kehadiran KDKMP belum menjadi jaminan tegaknya ekonomi kerakyatan. Ia menyoroti tiga masalah utama sejak awal pembentukan lembaga tersebut.
Pertama, proses berdirinya KDKMP memicu kontroversi karena dinilai minim transparansi anggaran dan operasional. Kedua, kehadiran lembaga baru ini rawan memicu benturan regulasi dan ego sektoral dengan Koperasi Unit Desa (KUD) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang selama ini sudah berjuang menghidupi warga.
Ketiga, Suryana menilai lokasi pendirian KDKMP tidak masuk akal dari kacamata bisnis dan zonasi perdagangan.
“Bagaimana ekonomi rakyat mau maju kalau lokasi tempat berdirinya KDKMP banyak di tempat yang kurang strategis ditinjau dari aspek bisnis? Ada yang dibangun di kawasan pesawahan, di pinggir hutan, bahkan di dekat tempat pemakaman. Ini mau berbisnis dengan siapa?” kritik HN Suryana retoris.
Kondisi tersebut semakin menjepit ruang gerak koperasi kecil karena gurita ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret sudah terlanjur mengepung hingga ke pelosok gang kampung.
Rencana Revitalisasi Tugu Koperasi
Kabar besar lain dalam Harkopnas 2026 yakni rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Pemerintah Pusat untuk merombak total kawasan bersejarah Kongres Koperasi Pertama, termasuk Tugu Koperasi. Pihak panitia menjadwalkan peletakan batu pertama pada 26 Juli 2026.
Viman Alfarizi Ramadan menjelaskan bahwa proyek tersebut akan menyulap monumen bersejarah menjadi museum interaktif sekaligus pusat inkubasi koperasi modern digital bagi generasi muda.
Menanggapi rencana megah ini, HN Suryana memberikan pesan mendalam. Baginya, tugu tersebut memuat nilai prasasti air mata dan keringat para pendiri bangsa, bukan sekadar tumpukan semen.
“Tugu koperasi yang akan dipugar itu harus jelas dulu apa maksud dan tujuannya. Jangan sampai atas nama modernisasi, kita malah menghapus dan merusak nilai-nilai sejarah asli dari proses perkembangan perkoperasian di Indonesia. Jangan hilangkan identitas aslinya!” tutur HN Suryana mengingatkan.
Memetakan Kesehatan 411 Koperasi yang ‘Tidur’
Langkah Wali Kota Viman untuk melakukan audit total terhadap dunia perkoperasian di Tasikmalaya tetap mengundang apresiasi. Berdasarkan basis data dinas, dari 905 koperasi yang terdaftar di Kota Tasikmalaya, hanya 494 koperasi yang masih aktif beroperasi. Sisanya, sebanyak 411 koperasi kini berstatus mati suri atau sekadar menjadi papan nama.
Pemerintah berjanji akan mengidentifikasi, memetakan kesehatan keuangan, hingga menyuntikkan program digitalisasi agar koperasi lokal mampu kembali berdaya saing tinggi.
Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 menjadi cermin besar bagi Kota Tasikmalaya. Upaya menghidupkan ekonomi rakyat memerlukan ketepatan strategi bisnis dan kejujuran anggaran, bukan sekadar menancapkan plang baru di pinggir hutan atau merombak tugu sejarah agar tampak mewah.
(Abdul Latif)
