JAKARTA, FOKUSJabar.id: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bergantung pada peran Pengawas Gizi dan Jurutama Masak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dia menyebut, selama ini para petugas dapur jarang di libatkan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan BGN.
BACA JUGA:
62 Juta Orang Terima Manfaat Program MBG
“Di teruskan atau tidaknya Program MBG ada di tangan anda semua,” kata Nanik di kutip jawapos.com.
Menurut Nanik, tahun 2026 Program MBG akan lebih di fokuskan pada aspek keamanan pangan atau food safety. Oleh karena itu, pihaknya gelar pelatihan terkait gizi dan tata kelola memasak bagi Pengawas Gizi dan Jurutama Masak di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut di nilai penting agar pengelola dapur memahami proses memasak yang aman, sehat dan sesuai standar.
Dia mengaku prihatin setelah melakukan inspeksi mendadak ke berbagai SPPG di sejumlah daerah. Bagaimana tidak, banyak dapur yang saat ini jauh dari konsep awal yang di rancang Presiden.
“Presiden menghendaki agar SPPG adalah bangunan baru. Tapi pada pelaksanaannya, sekitar 80 persen dapur berasal dari bangunan eksisting. Seperti rumah, café, rumah makan dan ruko,” katanya.
Nanik menyebut, banyak bangunan yang tidak memenuhi petunjuk teknis terkait luas dan layout dapur. Sehingga alur kerja menjadi tidak ideal dan berpotensi menimbulkan kontaminasi silang.
“Kalau itu rumah, seharusnya tetap mengikuti juknis. Bukan juknis mengikuti rumah,” tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti masih banyak SPPG yang beroperasi dengan ukuran jauh di bawah standar. Dalam petunjuk teknis, luas dapur ideal di tetapkan sekitar 400 meter persegi.
Namun saat sidak, ia masih menemukan dapur dengan ukuran sangat sempit.
Dari hasil temuan tersebut, BGN kini menginisiasi penyusunan petunjuk teknis baru yang mencakup layout dapur, peralatan, tata kelola memasak, penanganan bahan pangan hingga penyusunan bank menu.
BACA JUGA:
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja
“Tahun 2026, Presiden telah memerintahkan agar Program MBG harus berkualitas. Karena itu, penambahan SPPG baru akan di stop dulu,” kata Nanik.
BGN akan memprioritaskan perbaikan kualitas tata kelola dan peningkatan standar operasional dapur di banding memperluas jumlah SPPG baru.
Selain persoalan infrastruktur, Nanik juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Pengawas Gizi dan Jurutama Masak di sejumlah SPPG.
Pihaknya menemukan kasus di mana Pengawas Gizi jarang datang ke dapur atau hadir ketika proses memasak telah selesai. Bahkan, ada Kepala SPPG yang di sebut tidak pernah turun langsung.
Menurut Nanik, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keamanan pangan dan kualitas makanan yang di berikan kepada penerima manfaat Program MBG.
Ke depan, BGN berencana menyelenggarakan kursus atau sekolah khusus bagi juru masak yang akan di biayai pemerintah.
Program tersebut di harapkan mampu meningkatkan kualitas SDM di SPPG agar Program MBG dapat berjalan lebih aman, sehat dan berkualitas.
(Bambang Fouristian)
, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)){kind=link}