CIAMIS,FOKUSJabar.id: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis bersama Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Ciamis-Pangandaran resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Senin (11/5/2026). Kerja sama ini bertujuan memperkuat pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, serta meningkatkan keterlibatan perempuan dalam mengawal proses kepemiluan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahudin, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi bukan hanya tanggung jawab formal penyelenggara, melainkan butuh keterlibatan aktif masyarakat. Ia menilai organisasi kepemudaan dan perempuan merupakan simpul strategis untuk menghidupkan sistem demokrasi di tengah warga.
Baca Juga: Hiswana Migas Priangan Timur Bersama Unigal Gelar FGD Soal HET Gas Bersubsidi
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Kami membutuhkan gerakan bersama agar demokrasi benar-benar hidup di masyarakat melalui interaksi dan kolaborasi seperti ini,” ujar Jajang.
Membuka Ruang bagi Kader Muda
Jajang menjelaskan bahwa pengawasan harus berjalan sejak tahap pencegahan dan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, Bawaslu membuka ruang lebar bagi kader muda untuk bergabung menjadi relawan maupun pengawas resmi di tingkat desa hingga tempat pemungutan suara (TPS) saat masa rekrutmen tiba.
Perempuan sebagai Penggerak Literasi Politik
Wakil Ketua II Bidang Eksternal KOPRI PC PMII Ciamis-Pangandaran, Intan Nur Permatasari, menyebut kerja sama ini sebagai langkah krusial untuk memperkuat posisi perempuan muda. Menurutnya, perempuan memegang peran penting sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, baik di ruang sosial maupun dunia digital.
“Demokrasi saat ini juga berlangsung di ruang digital. Karena itu, perempuan muda harus memperkuat literasi politik untuk melawan hoaks dan menjadi penggerak pendidikan politik masyarakat,” ungkap Intan.
Ia berharap kolaborasi ini segera melahirkan program konkret, seperti sekolah pengawas partisipatif perempuan, forum demokrasi kampus, hingga kaderisasi pengawas berbasis masyarakat.
Fokus Kolaborasi dan Perlindungan Perempuan
Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat beberapa bidang prioritas, antara lain:
- Pendidikan politik perempuan dan demokrasi inklusif.
- Pengawasan partisipatif berbasis kampus dan desa.
- Penguatan literasi digital dan kaderisasi pengawas.
- Perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam ruang politik.
Langkah ini juga selaras dengan visi Bawaslu RI yang menekankan pengawasan inklusif. Melalui sinergi ini, Bawaslu Ciamis dan KOPRI PMII berharap dapat melahirkan gerakan pendidikan demokrasi yang berkelanjutan di wilayah Ciamis dan Pangandaran.
(Rilis KOPRI PC PMII Ciamis)
 Kabupaten Ciamis bersama Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Ciamis-Pangandaran resmi menandatangani MoU){kind=link}