PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Ratusan masyarakat Pangandaran dari berbagai elemen dan organisasi kemasyarakatan menggelar aksi solidaritas di depan Gedung DPRD Pangandaran, Senin (1/9/2025).
Aksi ini ditegaskan bukan bentuk penolakan terhadap demokrasi, melainkan wujud kepedulian bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah.
Baca Juga: Jeje Wiradinata Turun Tangan Kawal Aksi di DPRD Pangandaran
Koordinator aksi, Habibudin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut lahir dari kesadaran masyarakat terhadap kondisi bangsa yang belakangan ini diganggu oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Ini bukan aksi menolak demokrasi. Semua orang berhak menyampaikan aspirasi. Tapi kami melihat banyak penumpang gelap yang justru memicu kerusuhan. Kalau sudah anarkis, masyarakat yang paling dirugikan,” ujarnya.
Ia menekankan, kritik terhadap pemerintah tetap penting, namun harus disampaikan secara wajar dan beradab.
“Saya sendiri orang pertama yang sering mengkritik pemerintah, tapi dengan cara yang benar. Kalau setiap aksi berakhir rusuh, kapan Pangandaran bisa maju?” tegasnya.
Habibudin juga mengingatkan perlunya introspeksi dari semua piha baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, ucapan yang tidak bijak bisa memicu perpecahan.
“Mulut ini bisa jadi pedang. Jangan sampai melukai hati rakyat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah dan legislatif untuk tidak alergi terhadap kritik.
“Kalau masyarakat sudah jenuh dan kecewa, persoalan akan makin rumit. Maka jangan pernah anti kritik,” tegasnya.
Tercatat sekitar 500 peserta dari berbagai elemen hadir dalam aksi solidaritas ini. Mereka menyatakan tujuannya adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan nama baik Pangandaran.
“Maksud aksi ini adalah mengamankan kampung kita, rumah kita, Kabupaten Pangandaran, agar ke depan lebih baik,” pungkas Habibudin.
(Sajidin)
