BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sekretaris DPD Organda Jawa Barat Ifan Nurmufidin menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh langsung mengizinkan taksi milik pengusaha asing.
Pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah faktor, terlebih kaitannya dengan kondisi pengusaha lokal yang masih berjuang untuk bertahan.
Demikian disampaikan Ifan menyusul rencana pengusahaan asing yang telah mengajukan perizinan operasional taksi di wilayah Bandung Raya. Rencananya pengusaha tersebut mengajukan sekitar 2 ribu kendaraan.
Bagaimanapun, kata Ifan, pengusaha transportasi lokal masih ingin terus berjuang di bisnis moda transportasi wilayah Bandung Raya.
“Dari sembilan perusahaan taksi yang beroperasi di Bandung Raya, kini hanya sedikit yang bertahan, bahkan sisanya kesulitan dan kolaps. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” kata dia.
Runtuhnya usaha sejumlah perusahaan taksi lokal tidak lepas dari menjamurnya angkutan ilegal, khususnya berbasis aplikasi online, yang belum diiringi dengan pengawasan dan penindakan tegas dari pemerintah.
Jangan sampai urusan regulasi taksi online belum selesai, sudah ditambah persoalan taksi milik pengusaha asing.
BACA JUGA: Segar! Ini Penampakan Pramugari AirAsia Bawa Taksi Online
“Regulasinya belum jelas, pengawasan lemah. Akhirnya taksi resmi makin terpinggirkan,”kata dia.
Menolak Pengusaha Asing
Pihaknya akan menolak pengusaha asing yang ingin menjadi operator. Terlebih pengusaha asing itu juga pemilik merk kendaraan listrik yang akan digunakan operasional taksi. Dengan begitu, si pengusaha asing tersebut akan memonopoli usaha transportasi di Jabar.
“Kami akan mendukung jika mereka hadir sebagai mitra bagi pengusaha lokal, bukan operator langsung. Ini bisa menjadi solusi untuk peremajaan armada menuju kendaraan listrik sesuai program pemerintah,”kata Ifan.
Kendati begitu, pihaknya menyadari bahwa peralohan ke kendaraan listrik masih menghadapi kendala. Terutama harga yang jauh lebih tinggi dari kendaraan berbahan bakar bensin.
Ifan berharap pemerintah dapat hadir melalui skema subsidi atau insentif, sehingga pengusaha lokal mampu bertranformasi tanpa terpuruk secara finansial.
“Kita harus waspada dengan strategi pasar investor asing. Jangan sampai mereka ‘bakar’ uang untuk menghancurkan pasar, kemudian mengambil alih saat pengusaha lokal tumbang,” kata dia.
Pihaknya meminta agar pemerintah tidak melupakan kontribusi mereka di tengah arus masuknya investasi asing.
Sementara itu, Ketua DPC Organda Kota Bandung Neneng Djuraidah mengatakan, dirinya mengikut rapat yang diinksiasi Dishub Jabar 15 Mei lalu.
Adapun agenda rapat, yakni pemaparan hasil kajian PT Xanh SM Green and Smart Mobility.
Dari hasil rapat, pihaknya menolak izin baru yang diminta perusahaan asing tersebut.
“Kemarin dirapatkan Dishub Jabar. Tadinya akan ada pengajuan izin taksi baru di Bandung Raya. Hasilnya dari dinas kabupaten/kota, menganjurkan agar menjadi mitra di Jabar,” kata Neneng.
(LIN)
