BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap membuka ruang komunikasi bagi Pedagang Kali Lima (PKL) di kawasan Dalem Kaum terkait relokasi yang dianggap tidak pas bagi pedagang.
Sekretaris Satgasus PKL Kota Bandung, Atet Dedi Handiman mengatakan, akan selalu terbuka untuk mencari solusi terbaik apabila kebijakan Pemkot Bandung dinilai tidak berpihak kepada pedagang.
BACA JUGA: Natal 2023, Sekda Kota Bandung Imbau ASN Tak Ambil Cuti Tambahan
“Apabila harus ditinjau ulang kebijakan, mari bicara. Kan ada koordinator PKL-nya. Jangan dulu ramai-ramai unjuk rasa. Perihal solusi, tak bisa serta-merta hari ini. Sebelum relokasi berlaku, kan melalui rangkaian tahapan. Solusinya pun perlu proses, tak bisa terjawab hari ini juga,” kata Atet, Rabu (13/12/2023).
Menurutnya, jumlah PKL Dalem Kaum sebanyak 140 pedagang. Namun, menurut pengakuan mereka jumlahnya mencapai 400 pedagang.
“Menurut mereka jumlahnya itu sekitar 400 pedagang. Andai kata betul ada 400 pedagang, barangkali PKL di Jalan Dalem Kaum akan berdesak-desakan. Tapi kita akan bicarakan jumlah pastinya berapa kami butuh datanya secara by name by address untuk dipelajari, kemudian menjadi bahan laporan kepada pimpinan,” ucapnya.
BACA JUGA: Dorong Semangat Sineas di Jabar, BFC Gelar BFIA 2023
Terkait relokasi PKL ke basement Masjid Agung Raya Bandung, pihaknya mengaku bukan hanya semata-mata memindahkan. Akan tetapi sebagai upaya menaikkan kelas bagi PKL dengan memberikan sejumlah fasilitas.
“Kita ingin menaikan level mereka, dengan memberi sejumlah fasilitas seperti kipas angin, meja dan kursi, tempat cuci piring. Kami juga akan memasangkan media informasi untuk membantu promosi bagi PKL,” ungkapnya.
Sebelumnya, Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Dalem Kaum gelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jalan Wastukencana Jabar pada Selasa (12/12/2023) kemarin.
Dalam aksinya, mereka meminta Pemkot Bandung untuk membatalkan relokasi PKL ke basemen yang berada di Kawasan Alun-alun Bandung.
“Judulnya relokasi, tapi relokasi tidak layak. Kami sebagai warga Kota Bandung tidak mau di intimidasi oleh Pemerintah,”kata perwakilan PKL Dalem Kaum Beri Sobari.
Menurutnya, kebijakan relokasi PKL ini merupakan kebijakan sepihak dari Pemkot Bandung. Pihaknya pun akan tetap menolak di relokasi.
“Jadi Pemkot Bandung itu kebijakannya tidak menguntungkan rakyat, kebijakannya sepihak merugikan dan merugikan para pedagang kecil. Untuk selanjutnya tetap saja kami menolak apa pun alasannya dari Pemkot Bandung relokasi itu tidak ada bagi kami, kecuali di tata di tempatnya masing-masing di Dalem Kaum,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Irma Rismawati (35) mengatakan, langkah Pemkot Bandung untuk merelokasi PKL ke basement alun-alun Bandung diprediksi akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, di area basement tersebut telah ada pedagang yang berjualan secara reguler.
“Kami ada 400 lebih, belum termasuk yang lain. Jadi tidak akan cukup, di dalam itu pengap, itu kan khusus parkir, bukan untuk berdagang kuliner atau yang lain. Saya pun menolak keras, karena relokasi bukan solusi terbaik, malah membunuh kami secara perlahan,” kata Irma.
Irma mengaku telah berdagang di area Dalem Kaum selama 10 tahun. Kebijakan relokasi ini sangat berdampak kepada masalah keluarga. Pihaknya pun terpaksa memutar otak agar bisa membayar biaya sekolah anaknya.
“Saya membiayai anak saya adik saya, anak saya kelas dua SMA, Desember ini katanya harus bayar kunjungan industri. Terus saya digoncang seperti ini aduh gimana pak perasaan kalau tidak bisa bayar ke sekolah. Saya single parents, saya berjuang buat anak saya, saya tidak pengen anak saya pendidikannya minim, cukup saya saja,”ungkap Irma seraya menahan tangis.
Perlu diketahui, kawasan Alun-alun menjadi salah satu target penataan PKL akhir 2023 ini. Selain Alun-alun, kawasan lainnya yang menjadi prioritas antara lain PKL Tegalega.
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)