TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang, banyak dimanfaatkan calon presiden (Capres) dan calon legislatif (Caleg) untuk mendatangi ulama atau pesantren.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya K.H. Aminuddin Bustomi menyoroti hal ini, dan angkat bicara soal sejumlah Ulama yang terlibat politik praktis dan ikut dukung mendukung pasangan Capres dan Cawapres pada pilpres 2024 mendatang.
“Silaturahmi itu sesuatu yang diharuskan dalam agama, yang positif dan memperkuat akidah umat, dan dalam konteks pemilu saat ini, tentu para ulama, kyai dan Ajengan wajib mencerdaskan dan mengedukasi umat menjelang pesta demokrasi,” kata Aminuddin kepada wartawan Rabu (06/12/23).
BACA JUGA: Bawaslu Kota Tasikmalaya All Out Jaga Pemilu 2024
Ia menjelaskan, posisi ulama, Kyai ataupun ajengan dalam konstelasi politik harus bisa menempatkan diri sebagai muftih (pemberi fatwa) untuk kecerdasan dan kesalehan umat.
“Walaupun saat ini menuju pesta demokrasi, tugasnya sampaikan itu tentang konsepsiasi politik menurut agama islam, siyasah al akhlak, politik yang bermoral, ada politik adu teori, politik koalisi kebijakan dan politik praktis, ini kapasitas para ulama, kiyai atau ajengan untuk cerdasakan, edukasi dan literasi bagi umat tentang siyasah agar tidak keliru, bukan kapasitas dukung mendukung a, b dan c, ini tentu melenceng,” katanya.
Pimpinan Ponpes Sulalatul Huda Paseh Tasikmalaya ini pun menuturkan, ulama dan Kiyai memiliki derajat yang mulia di mata masyarakat, sehingga harus menjadi panutan dan tauladan bagi umat.
“Kapasitas tokoh agama, ulama, kyai membimbing umat, mencerdaskan dan mencerahkan umat, bukan terlibat politik praktis, dengan terang-terangan mendeklarasikan diri kemudian dukung mendukung, ini tentu sudah mencederai tugas mulia sebagai ulama sebagai pemersatu umat,” kata dia.
Ia menambahkan, umat saat ini perlu pencerahan dan bimbingan para ulama menuju jalan Allah, dan secara kelembagaan pun MUI sendiri tidak boleh dukung mendukung.
BACA JUGA: Gelar Roadshow dan Konsolidasi, PAN Ciamis Kenalkan Aplikasi simPAN
“Ulama terlalu rendah, terlalu naif untuk terlibat politik praktis dan ikut dukung mendukung, apalagi misalnya sudah ada harganya, hancurlah sudah ulama dan umat, dan MUI secara lembaga tidak boleh dukung mendukung, itu haram jadah,” ujar dia.
Dirinya pun berharap, para ulama, kyai maupun ajengan di Kota Tasikmalaya mampu mencerahkan dan menyejukkan umat dalam berdemokrasi yang santun dan beretika.
(Seda/Anthika Asmara)
 dan calon legislatif (Caleg) untuk mendatangi ulama atau pesantren. ){kind=link}