GARUT,FOKUSJabar.id: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengadakan workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.
Workshop tersebut digelar di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Jumat (3/11/2023).
BACA JUGA:
Mantan Bupati Garut Dukung Ahmad Bajuri Maju di DPRD Jabar
Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Garut, Bambang Hafidz mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting.
Menurutnya, sejak diberlakukan UU No6 tahun 2014, Dana Desa (DD) telah menjadi sumber penting bagi pembangunan.
“Anggaran yang diterima masing-masing desa jumlahnya hampir sama. Mungkin perbedaannya tidak terlalu signifikan,” kata Bambang.
Dia menyebut, capaian pembangunan desa tidak selalu sama. Kendati Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari APBD hampir seragam.
Terdapat desa maju, desa mandiri dan desa berkembang di Kabupaten Garut.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemda. Terutama para Kepala Desa (berkembang) untuk mencapai hasil yang lebih baik.
“Mungkin salah satunya adalah dari tata kelola pengelolaan anggaran maupun tata kelola pemerintahan. Faktor utama yang menjadi penentu yakni leadership Kepala Desa,” ungkapnya.
Bambang menilai, workshop yang diselenggarakan BPKP Jabar adalah kegiatan yang sangat penting untuk diikuti pra Kades.
Oleh karena itu, kegiatan semacam ini bisa diadakan secara reguler. Mengingat urgensi pengawasan dan pengelolaan keuangan desa.
“Terima kasih kepada BPKP Jabar atas penyelenggaraan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini dapat diadakan secara reguler,” kata Dia.
BACA JUGA:
Santri Murid MA Unggulan AMBS Garut Kunjungi DPRD, Ada Apa?
Koordinator Pengawas (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I BPKP Provinsi Jabar, Risnandar mengungkapkan, workshop kali ini mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
Tujuannya, meningkatkan kapasitas pegawai Pemda dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.
Selain itu, mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kegiatan ini dihadiri camat dan kepala desa. Baik yang hadir secara langsung maupun zoom meeting.
Beberapa narasumber yang turut berpartisipasi, Anggota DPR RI, Siti Mufattahah, Korwas Wilayah I BPKP, Adrian Puspawijaya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Sudrajat.
BACA JUGA:
Upaya Pemadaman di Gunung Papandayan Masih Berlangsung
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat, Heru Pudyo Nugroho.
(Bambang Fouristian)
 Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengadakan workshop Evaluasi Pengelolaan){kind=link}