BANDUNG,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mendorong Produk UMKM memiliki kualitas yang tinggi agar bernilai tinggi dan bertahan lama.
Ledia mengatakan, salah satu hal yang penting dalam produk UMKM adalah yang berkaitan dengan branding. Maka kata ia, pelaku UMKM ini harus diberikan pemahaman dan pendampingan agar produknya bisa berkualitas.
“Komisi X DPR RI, Kemenkraf dan Poltekpar NHI itu punya kerja sama. Kerja sama kita bagaimana supportnya pariwisata itu diantaranya dengan UMKM produk-produk ekonomi kreatif itu bisa berkembang sehingga nanti mereka bisa tetap berkembang,” kata Ledia pelatihan Bimbingan Teknis Pariwisata dengan tajuk ‘Pemasaran dan Branding Produk UMKM’ yang berlangsung di Karang Setra Hotel & Cottages, Kota Bandung pada Rabu (25/10/2023).
BACA JUGA: Ledia Hanifa Sambut Bahagia Gabungnya Pensiunan TNI-Polri Jadi Dewan Pakar PKS
Menurutnya produk UMKM yang ditampilkan pun harus memiliki kualitas yang baik, karena UMKM ini juga sebagai salah satu pendukung untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Namanya pariwisata kan ga bisa berdiri sendiri, dia harus ada pendukungnya, pendukungnya itu di antaranya ketersediaan makanan, kuliner atau souvenir jadi dikembangkan agar mereka bisa mencapai kualitas yang lebih baik,” kata dia.
Ledia mengatakan, permasalahan para UMKM saat ini adalah soal branding. Sehingga, bagaimana memastikan supaya brand mereka tidak diambil orang lain.
“Karena kan se-Bandung jualan itu cireng, seblak itu kan sama semua. Jadi itu (branding) bagian yang sangat penting supaya kita dorong mereka bisa menjadi orang-orang yang brandnya bagus, dikenal orang dan awet,” katanya.
Ledia pun mencontohkan dengan kasus brand NHI yang kini lebih dikenal sebagai produk kuliner surabi dibanding kampus.
“Poltekpar secara terbuka mengakui bahwa nama NHI itu tidak segera mereka patenkan, tidak didaftarkan, sehingga kalah sama surabi jadi akhirnya kan itu jadi persoalan,” ucapnya.
Dengan adanya kasus tersebut, kata Ledia, para pelaku UMKM bisa belajar bagaimana pentingnya sebuah brand dalam produk yang mereka jual.
“Itu harus diketahui masyarakat karena banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat tentang persoalan persoalan yang kaya gini. Jadi kita masifkan supaya mereka terlindungi, mereka tetap bisa berkembang,” jelasnya.
Ledia mengakui, dari total peserta yang hadir saat ini hanya tiga UMKM saja yang baru mendaftarkan produknya.
“Dari 100 peserta baru tiga yang terdaftar yang lainnya otw, baru niat belum apa apa. Jadi ini kan fatal kalau ke depan ada kasus, kasian mereka,” kata dia.
BACA JUGA: Ledia Hanifa Sebut Program Kang Pisman dan Buruan Sae Solusi Terkini Kota Bandung
Ia menjelaskan, jika sudah berhadapan dengan hukum berbasiskan data, fakta hukumnya. Fakta hukumnya itu kan harus dilakukan pendaftaran maka sebelum terjadi hal-hal tersebut kita dahulukan supaya mereka sudah tahu dulu, dan mereka sudah mendaftarkan sejak awal.
“Prosesnya NBI mudah, halal mudah, kemarin kita bekerja sama dengan ada lembaga yang mendampingi untuk pengurusan halal, itu lumayan membludak ada 50 usaha langsung cepet. Kalau misalnya pendaftaran merek itu kan yang lamanya itu menelusuri udah ada belum yang pakai merk itu,” kata dia,
