PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Aliansi Pangandaran Sehat (APS) menindaklanjuti hasil audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Kesehatan, RSUD Pandega hingga Bupati Pangandaran, yang dianggap tidak ada kejelasan.
Mereka menilai tidak ada kejelasan dan keseriusan pihak-pihak terkait pada kasus yang sedang didampingi oleh APS.
Ketua Aliansi Pangandaran Sehat, Tian Kadarisman menyatakan, ini langkah tegas yang harus kami lakukan.
BACA JUGA: Website JDIH DPRD Pangandaran Diretas jadi Judi Online dan Data Hilang
“Karena beberapa kali pihak terkait tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini hingga ada titik temu,” katanya melalui pesan singkat Whatsapp minggu, (10/9/2023).
Ia menambahkan, Ada dua pertimbangan kenapa kami harus mengambil langkah tegas ini.
“Pertama, kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah. Kedua, kesehatan berkaitan dengan nyawa manusia,” katanya.
Adapun kasus yang dilaporkan oleh ke polisi oleh APS, ada korban berinisial (Y), yang diduga mengalami kelalaian dalam tindakan medis berupa operasi di RSUD Pandega Pangandaran.
“Akibat kelalain tersebut yang mengakibatkan pasien mengalami implikasi,” kata Tian.
Sebelumnya sejumlah massa yang mengatasnamakan APS membuka layanan pengaduan publik untuk permasalahan pelayanan di RSUD Pandega Pangandaran.
BACA JUGA: Karyawan Hotel Di Pangandaran Temukan Mayat Tergantung Diri di Kamar Hotel
Pengaduan publik tersebut juga menyusul dengan adanya dugaan malpraktek dan maladministrasi di RSUD Pandega Pangandaran. Mereka menampung aspirasi dari masyarakat dengan tersebut berkembangnya RSUD Pandega.
Kendati demikian, APS juga tidak menutup diri untuk menerima aspirasi lainnya agar bisa dilakukan advokasi supaya tercipta daerah yang baik.
(Sajidin/Anthika Asmara)
 menindaklanjuti hasil audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Kesehatan, RSUD Pandega hingga Bupati Pangandaran, yang dianggap tidak ada kejelasan. ){kind=link}