TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id :Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya terus mempersiapkan diri dengan melakukan penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan pada proses pemilu tahun 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Djuanda mengatakan, wilayah yang begitu luas dengan jumlah pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai jutaan orang, tentu akan menimbulkan banyak masalah atau pelanggaran.
BACA JUGA: Pj Wali Kota Minta PSSI Memajukan Sepakbola Tasikmalaya
“Potensi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya diindikasikan akan tinggi, dengan jumlah 39 Kecamatan dan 351 desa, tentu perlu pengawasan yang luar biasa dan maksimal,” kata Dodi Djuanda saat kegiatan Pengawasan Partisipatif di Grand Metro Tasikmalaya Kamis (15/06/23).
Ia menuturkan, sejauh ini Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan pemetaan dalam pengawasan dan diketahui bahwa potensi pelanggaran itu cukup tinggi.
“Kami keterbatasan sumber daya dalam pengawasan, sehingga Bawaslu melibatkan berbagai lembaga dan unsur masyarakat untuk aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif untuk mengoptimalkan pengawasan pelanggaran,” ujarnya.
“Kami merangkul tokoh pemuda, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pendidikan dan tokoh perempuan untuk aktif dalam melakukan pengawasan pemilu,” kata dia menambahkan.
BACA JUGA: DPRD Kabupaten Tasikmalaya Alami 5 Kali PAW
Ia menjelaskan, bahwa Bawaslu harus siap melakukan pengawasan dalam berbagai hal dan situasi, sehingga perlu dukungan dan support dari berbagai elemen dan unsur lainnya.
Dodi menambahkan, dalam pelaksanaan pemilu mendatang, ada beberapa hal yang perlu pengawasan serius, dan ini sering terjadi.
“Ada tiga hal yang disoroti dalam pengawasan dalam pemilu yakni masalah Daftar Pemilih Tetap, money politik dan keterlibatan ASN termasuklah politik sarah,” pungkasnya.
(Seda/Anthika Asmara)
 Kabupaten Tasikmalaya terus mempersiapkan diri dengan melakukan penguata){kind=link}