Dituding Bermuka Dua, Nasdem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulitnya!

JAKARTA,FOKUSjabar.id: Ketua DPP Nasional Demokrat (NasDem), Willy Aditya, naik pitam menanggapi tudingan muka dua yang disampaikan oleh elite PDI Perjuangan (PDIP).

Tuduhan tersebut dialamatkan kepada NasDem lantaran mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Pada saat bersamaan, NasDem memilih tetap berada di Kabinet Indonesia Maju jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Oleh karena itu, Willy lantang membalas pernyataan elite PDIP dengan menyebut partai dengan logo banteng hitam itu sebagai parpol kacang lupa pada kulitnya.

“PDIP itu kacang lupa kulitnya. Modalitas Jokowi itu di sini. Baik di periode pertama ketika berpasangan dengan Jusuf Kalla maupun saat periode kedua saat bersama Ma’ruf Amin. Modalitas Jokowi adalah PDIP dan NasDem. Jokowi itu lahir dari gedung ini,” ungkap Willy ketika menjawab pertanyaan IDN Times pada Jumat (2/6/2023) di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Mertua Puan Maharani, Bambang Sukmonohadi Meninggal Dunia

“Masak kawan-kawan amnesia? Ibaratnya Ibu (Jokowi) adalah PDIP, Bapaknya itu NasDem,” kata dia, melansir IDN.

Willy kembali mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki kewenangan untuk mengusung capres. Ia pun sudah tidak bisa lagi maju sebagai capres pada pemilu selanjutnya.

“Yang mengajukan calon presiden adalah partai. Itu tugas dan konstitusionalitas partai,” katanya.

Willy menjelaskan bahwa partainya baru akan hengkang dari kabinet bila diminta secara langsung oleh Jokowi. Willy pun mengajak publik untuk sama-sama menggunakan akal sehat.

Sebab, kewenangan untuk mengganti menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Saat ini, tersisa dua menteri NasDem yang ada di kabinet. Mereka adalah Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) dan Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

“Kalau Presiden mengatakan ‘caw’ (silakan pergi), maka NasDem akan taat dan patuh. Jadi, penentunya bukan di PDIP. Jangan kacang yang lupa pada kulitnya. Jangan justru melakukan provokasi seperti ini. Ini provokasi recehan lah,” tutur Willy.

Ia juga menyebut tak mempermasalahkan sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi dengan tak mengundang NasDem dalam pertemuan para ketum parpol di Istana.

Willy menyebut, partainya tidak langsung menyimpulkan bahwa sikap tersebut menandakan Jokowi ingin mengusir parpol yang dipimpin oleh Surya Paloh itu.

“Dalam bernegara ini ada undang-undang. Kami bukan ahli tafsir dan bukan orang yang suka menduga-duga. Ya, sudah tidak apa-apa (tidak diundang ke Istana). Komitmen politik kami membantu hingga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selesai,” ujarnya lagi.

Willy kembali menggarisbawahi bahwa NasDem tidak akan meninggalkan Jokowi hingga 20 Oktober 2024. NasDem, kata Willy, tidak akan keluar dari kabinet hanya karena desas-desus atau gosip.

“Ini anak yang Anda lahirkan dan besarkan. Masak karena gosip atau desas-desus Anda ingin menendang anak Anda dari rumah. Gunakan akal sehat saja lah dalam hidup ini,” tutur dia.

Sementara, Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, menyebut dukungan di parlemen juga tidak berkurang bagi kebijakan pemerintah. Contohnya, kata Saan, tidak ada satu pun kebijakan Jokowi yang bergulir di parlemen dan diprotes.

“Bahkan, NasDem mendukung penuh kebijakan-kebijakan dan program-program Pak Jokowi di parlemen. Misalnya, Omnibus Law, dari mulai undang-undang buat hingga aturan itu direvisi melalui Perppu, NasDem juga tidak ada catatan apapun dan tetap mendukung,” ungkap Saan pada Jumat kemarin.

Sementara, terkait kritik-kritik yang disampaikan oleh bakal capres Anies Baswesdan terkait subsidi kendaraan listrik hingga panjang jalan yang dibangun di era Jokowi, Saan berdalih itu adalah sikap Anies. Kritik yang disampaikan Anies dalam rangka posisinya sebagai bakal capres 2024.

“Bacapres itu kan tidak hanya didukung oleh NasDem. Ada juga PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Demokrat. Tetapi, NasDem secara partai itu firm tidak pernah berbeda sikapnya dengan Jokowi,” kata dia.

Sementara, Analis Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, mengatakan salah satu alasan NasDem belum bersedia hengkang dari kabinet karena sadar yang bakal dilawan adalah Jokowi. Ia adalah presiden yang berkuasa dan memiliki infrastruktur di sektor hukum dan politik.

“Kalau NasDem langsung menempuh langkah signifikan, cabut (dari kabinet), itu sama juga cari perkara baru. Meskipun dengan memberikan dukungan bagi Anies sudah menjadi perkara sendiri,” ungkap Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Jumat kemarin.

“Di mana-mana, pedang hukum itu akan menghunus ke kelompok oposisi. Maka mereka harus berhati-hati,” tutur dia.

(Agung)