BANDUNG,FOKUSJabar.id: KONI Kota Bandung dinilai tidak transparan dalam melakukan berbagai tahapan menjelang pelaksanaan musyawarah olahraga kota (musorkot) yang rencananya dilaksanakan 23 Februari 2023 mendatang. Diantaranya dalam pemilihan tim penjaringan hingga penetapan persyaratan bagi bakal calon ketua umum.
“Untuk proses penyelenggaraan musorkot, KONI Kota Bandung ini tidak transparan. Seolah-olah menutup diri, kumaha aing,” kata Ketua Forum Insan Olahraga Kota Bandung, Bob Gunawan kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).
Hal ini, lanjut dia, didasarkan pada penetapan segala hal menyangkut persiapan musorkot yang dibuat sendiri tanpa ada koordinasi dengan anggotanya yakni cabang olahraga dan badan fungsional. Mulai dari pemilihan tim penjaringan, penetapan persyaratan calon, hingga jadwal penjaringan bakal calon.
“Termasuk pelaksanaan musorkot yang dipercepat, ini alasannya kenapa harus dimajukan padahal masa bakti kepengurusan KONI Kota Bandung pimpinan Nuryadi ini kan habis di bulan Mei 2023,” kata mantan Ketua Umum Pelti Kota Bandung periode 2015-2020 ini.
Terkait persyaratan calon ketua umum KONI Kota Bandung 2023-2027, kata Bob, seakan-akan KONI Kota Bandung menutup kesempatan bagi tokoh maupun aktivis olahraga untuk maju mencalonkan. Pasalnya dibatasi pada aturan pernah menjadi pengurus cabang olahraga dan atau KONI Kota Bandung selama satu periode masa bakti.
“Termasuk dengan persyaratan dukungan suara sebanyak 30 persen, padahal di Jabar saja pada musorprov kemarin hanya 10 persen. Ini aturannya dari mana, di AD/ART saja tidak disinggung,” dia menegaskan.
BACA JUGA: Siap Bersaing, Arif Prasetya Ambil Formulir Pendaftaran Calon Ketum KONI Kota Bandung
Kondisi ini, lanjut Bob, menunjukkan jika kepengurusan KONI Kota Bandung saat ini menutup pihak lain untuk ikut memperbaiki kinerja organisasi dan pembinaan prestasi olahraga di Kota Bandung. Pasalnya, terjadi kemerosotan dalam bidang olahraga di Kota Bandung pada kepengurusan KONI Kota Bandung pimpinan Nuryadi ini.
“Seperti di Porprov XIV Jabar kemarin, belum pernah dalam sejarahnya kalau Kota Bandung di peringkat ketiga. Bahkan pengelolaan keuangan di kepengurusan saat ini pun tidak benar, banyak masalah,” Bob menuturkan.
Untuk itu, pihaknya berharap proses penyelenggaraan musorkot ini bersifat terbuka. Baik dari sisi aturan-aturan, hingga tahapan proses lainnya.
“Ini sangat terlihat jika kepengurusan KONI Kota Bandung periode sekarang ini ingin kembali bercokol. Aturan sudah disetting sejak awal dan yang anehnya cabor-cabor dan badan fungsional ini nurut saja padahal dari sisi penanganan Porprov XIV Jabar paling riweuh,” kata dia.
(Ageng)
 yang rencananya dilaksanakan 23 Februari 2023 mendatang.){kind=link}