BANJAR,FOKUSJabar.id: Lelang jabatan yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar menjadi sorotan sejumlah kalangan. Terlebih lelang jabatan eselon II dilakukan menjelang akhir masa jabatan Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih dan Wakilnya Nana Sunarya.
“Kami berharap ini bukan ajang untuk balas budi kepala daerah maupun Sekda selaku ketua Baperjakat. Jika kami temukan unsur itu jangan salahkan kalau masyarakat protes,” kata Ketua PD Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Banjar Aan Setiana, Selasa (8/11/2022).
Khusus untuk jabatan Kepala BPPKAD Kota Banjar, lanjut Aan, pihaknya mengaku miris. Pasalnya jabatan tersebut harus diisi oleh ASN yang memiliki kapabilitas tinggi. Pihaknya menilai tiga kandidat yang lolos proses evaluasi kurang inovatif dalam konsep pengelolaan keuangan daerah, khususnya sektor pendapatan dan tata kelola aset daerah.
BACA JUGA: Pemkot Banjar Jadikan Entog Ciri Khas Daerah
“Tahun 2023 mendatang APBD akan mengalami penurunan sekitar 100 milyar. Dan itu perlu antisipasi serta kerja ekstra untuk pemulihannya, syukur kalau sampai surplus di tahun berikutnya,” kata dia.
BPPKAD, kata Aan, adalah OPD yang berperan penting dan menentukan jalannya roda pemerintahan. Jika hanya diisi ASN yang dipilih atas dasar suka dan tidak suka, terlebih hasil balas budi, maka tinggal menunggu kekacauan.
“Kami khawatir, jika kondisi itu terjadi. Tinggal menunggu kekacauannya,” kata dia.
BACA JUGA: Balai Kota Terbakar, Sekda Kota Bandung Pastikan Pelayanan Berjalan Optimal
Sebanyak 23 orang diketahui berebut tujuh kursi pada seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkota Banjar. Seleksi yang dibuka sejak 24 Oktober 2022 itu dilakukan menyusul kosongnya poisisi tujuh jabatan tinggi pratama yang salah satunya kepala BPPKAD.
(Agus/LIN)
 Banjar menjadi sorotan sejumlah kalangan. Terlebih lelang jabatan eselon II dilakukan){kind=link}