BANDUNG,FOKUJabar.id: Ketua Penasehat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Ono Surono menilai kondisi krisis pangan global dan resesi ekonomi bakal menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Pihaknya berharap Indonesia mampu mengantisipasi dengan sumber daya baik alam maupun manusia yang besar.
“Pandemi lalu sudah membuktikan bahwa Indonesia mampu bangkit, telebih dengan semangat gootong-royong. Misalnya dengan gerakan membeli ke warung tetangga atau teman untuk mempertahankan ekonomi kelas bawah serta koperasi yang dari dan untuk anggota.
Jadi, ekonomi gotong royong ini intinya bisa memperkuat koperasi,” kata Ono saat memberikan sambutan pada Rakerwil Dekopinwil Provinsi Jawa Barat, di Braga, Kota Bandung, Sabtu (8/10/2022).
Kaitannya dengan koperasi, Ono mengatakan bahwa harus dibedakan koperasi dengan PT,CV atau badan hukum usaha lainnya, sehingga koperasi memerlukan dorongan regulasi melalui Undang-undang. Apalagi pengejawantahan dari UUD 45 pasal 33 adalah koperasi.
“Bukan istimewa, tetapi paling tidak ada perlindungan, dan ada pemberdayaan tanggap koperasi, sehingga mampu menjalankan ekonomi gotong-royong ekonomi Pancasila. Salah satu contoh pada pemerintahan Orde Baru koperasi selalu dilibatkan dalam distribusi pangan kerja sama dengan bulog,” kata dia.
Koperasi, kata dia, memiliki usaha yang mewadahi kepentingan mereka, dan itu ada intervensi dari pemerintah, karena tidak bisa berjalan sendiri. Misalnya pupuk koperasi pertanian, seharunya menjadi distributor agen-agen pupuk.
Begitupun dengan koperasi perikanan mengelola tempat pelelangan ikan (TPI) yang menjadi pusat kegiatan nelayan. Kemudian koperasi konsumen distribusi bahan pokok, seperti beras, gula, tepung hingga daging.
“Dalam pendistribusian sembako ini, koperasi harus dilibatkan. Kita berharap Indonesia mampu menghadapi krisis global dan bertahan dengan ekonomi berazaskan kekeluargaan dan gotong-royong (koperasi),” kata Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar.
RUU
Di sisi lain, Dekopin pun terus menyuarakan harapannya terkait rancangan undang-undang (RUU) Perkoperasian dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang masih dikaji di DPR.
Sementara itu, Ketum Dekopin Sri Untari Bisowarno mengatakan, ada enam rekomendasi hasil Rakernas di Semarang yang harus segera dikerjakan. Dua rekomendasi penting dari enam itu, yakni terkait RUU PPSK dan Perkoperasian.
“Kami ingin memberikan masukan ke pembahas RUU agar bisa benar-benar memotret apa yang kami butuhkan. Sebab undang-undang itu kami yang memakainya, sehingga kami perlu terlibat,” kata Sri.
Menurut dia, kelembagaan seperti koperasi bisa bertumbuh besar sebagai penopang ekonomi bangsa. Apalagi di masa resesi ekonomi global yang tengah mengintai. Koperasi ini punya kekuatan ekonomi untuk negara karena telah mengakar dan dibutuhkan masyarakat.
“Jadi, serangkaian regulasi yang diproduksi negara bersama DPR dan presiden harus bisa terasa oleh kami, sehingga bisa dikembangkan, dibesarkan, diberdayakan, dan melindungi,” kata dia.
Dia berharap pemerintah memiliki view of version untuk menguatkan ekonomi gotong royong sebagai ekonomi akar bangsa dalam menghadapi resesi dunia yang menyangkut ketahanan pangan juga energi.
BACA JUGA: Ratusan Koperasi di Ciamis Mati Suri, Ini Penyebabnya
“Koperasi ini bisa dimasukan untuk membangun masyarakat dari sisi apapun dan kami berharap RUU yang tengah dibahas bisa cocok oleh kami dan bisa membuat kami produktif demi kepentingan ekonomi bangsa,” kata Sri.
(LIN)
