CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Ciamis akan segera mengoptimalisasi penyelenggaraan inpres nomor 3 tahun 2022 tentang kampung keluarga pada tingkat desa/kelurahan di wilayahnya.
Menurut Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan DPPKBPPPA, Japar Sidiq, inpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga.
“Kami akan mengoptimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas ini di setiap desa dan kelurahan yang ada di Ciamis,” kata dia saat ditemui di ruangannya. Selasa (19/7/2022).
BACA JUGA: Menuju Endemi, Polres Ciamis Gelar Gebyar Vaksin Booster
Dia mengatakan inpres nomor 3 tahun 2022 baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Japar mengatakan pihaknya menyambut baik adanya inpres ini, karena keluarga merupakan unit masyarakat kecil.
Keluarga juga yang paling krusial, keluarga merupakan lingkungan dini bagi seseorang dan dapat mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun psikososial dan dampaknya dapat terasa sampai dewasa.
“Jika keluarga itu aman sentosa, sakinah mawadah serta warohmah, insya Allah negaranya juga akan berkah. Begitupun sebaliknya,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa Kampung keluarga adalah cara untuk pendekatan pembangunan ditingkat desa/kelurahan secara terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya.
“Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Kami berharap dengan inpres ini bisa menjadikan kampung yang mandiri, tentram dan bahagia,” ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan sejarah kampung KB itu adalah kampung keluarga Berencana. Kemudian sebagai wujud Nawacita, maka kampung KB dimulai dari kampung yang terisolasi, marjinal, tertinggal dan terbelakang.
Kampung keluarga berkualitas secara Nasional untuk pertama kalinya dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 14 Januari 2016 di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Dalam perkembangannya hingga Juli 2023,terdapat 16.874 kampung yang berkualitas yang dipetakan berdasarkan kualitas pengelolaan.
Sekarang ini dikatakan Hasto yang dibutuhkannya adalah program-program yang sifatnya operasional dan dapat menyasar langsung ke masyarakat.
“Seperti pembinaan, penyuluhan, pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat. Karenanya perlu mewujudkan kampung KB di seluruh penjuru Tanah Air agar keluarganya bisa berkualitas, bahagia dan sejahtera,” tuturnya.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Dorong Bank BJB Respons Tiga Disrupsi
“Kalau dulu lebih menekan total fertility itu rate yang harus turun dan alhamdulilah sampai hari ini total fertility itu rata turun menjadi 2,224 jadi bertahan baik,” kata dia menambahkan.
Hasto menilai total fertility rate itu 2,1 jadi kalau ada tetangga yang tidak memiliki anak kita punya anak terus tetangga sebelahnya boleh punya anak tiga. “Nanti rata-ratanya ya insyaAllah dua, tetap antara dua-tiga, tapi rata-rata tetap total fertility rate 2,1.
Kendari begitu pihaknya berharap di dalam keluarga sudah jelas, jadi tidak ada warga yang keluarganya tidak jelas. ” Kemudian tidak ada surat nikahnya, dan tidak ada keluarga yang perkawinannya hanya di bawah tangan dan seterusnya,” katanya.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
