GARUT,FOKUSJabar.id: Terkait Holywings, Pemerintah Kabupaten Garut merespon aspirasi masyarakat. Bupati bahkan menyempatkan mendengar aspirasi soal Holywings di tengah acara dengar aspirasi terkait tenaga kesehatan honorer.
Hadir dalam pertemuan itu masyarakat Garut yang diwakili beberapa kelompok masyarakat dan organisasi kepemudaan, seperti Aliansi Umat Islam Bersatu Bela Nabi, SAPMA PP Garut, GARIS, Ulama dan kalangan santri dari beberapa Ponpes di Garut.
Kelompok masyarakat itu meminta Bupati bisa mengadvokasi aspirasi mereka ke Gubernur Jabar.
Bupati pun merespon dan langsung menyurati Gubernur Jabar agar memberikan atensi khusus terkait Holywings Indonesia.
BACA JUGA: SAPMA PP Jabar Kecam Hollywings
“Ini menyangkut aspirasi masyarakat yang merasa bahwa persoalan Holywings harus ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali dan menjaga kondusifitas berbangsa dan bernegara di Kabupaten Garut,” kata Rudy Gunawan.
Dalam surat tersebut Bupati menyampaikan lima poin, di antaranya memohon kepada Gubernur Jawa Barat agar seluruh kepala daerah di Jawa Barat menutup Holywings jika masih ada kegiatan.
Ketua SAPMA PP Jabar Wing Perwira MD mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh aliansi Umat Islam Bersatu.
Di sisi lain, langkah memprotes tindakan promosi Holywings oleh Ketum SAPMA PP dan diikuti pengurus cabang PP se Indonesia, termasuk Garut dilakukan sebagai langkah menjaga semangat Bhineka Tunggal Ika.
“Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin menjadi contoh bagi pelaku usaha lain/masyarakat lainnya (tidak sensitif) terhadap nilai-nilai yang dipercaya umat beragama. Akibatnya hilang rasa saling menghargai dan menjaga terhadap agama yang dianut satu sama lain,” kata Wing.
Pihaknya akan mengawal proses penegakan hukum yang dilakukan. Tidak hanya penegakan pidana yang harus menjadi poin.
BACA JUGA: Bupati Garut: Politik Bukan Perpecahan
“Tetapi juga bagaimana para pengambil kebijakan mampu melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Jika aktivitas Holywings dibuka karena beberapa karyawan sudah dipidanakan dan mengabaikan aspirasi masyarakat, termasuk Jabar, dikhawatirkan hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara,” kata Wing.
(LIN)
