Senin 6 Januari 2025

Ups! KPM Dilarang Ambil Bantuan Beras oleh Anggota DPRD Ciamis?

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa/Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar), Ny. Tuti dilarang mengambil sembako oleh Anggota Komisi B DPRD Ciamis, H. Oman.

Alasannya, Tuti sudah pindah rumah dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nya sudah dipindah tangankan ke orang lain.

Tuti menjelaskan, sejak pindah rumah dari Desa Cimaragas ke Desa Banjaranyar, dia tidak pernah mendapatkan bantuan sembako (beras) karena tidak memiliki KKS.

BACA JUGA: Kelelahan Antre BPNT, Lansia di Ciamis Pingsan

Namun setelah menerima bantuan berupa uang tunai yang disalurkan melalui PT Pos, tetangganya di Desa Cimaragas menginformasikan telah menerima bantuan beras atas nama dirinya.

“Kalau bantuan uang dari PT Pos saya dapat. Tapi bantuan berasnya tak menerima karena harus punya KKS,” ungkapnya di Ciamis.

Mengingat KKS itu miliknya, Tuti menanyakannya kepada Kepala Dusun dan Ketua RT yang dulu mendatanya. 

ciamis fokusjabar.id
KKS milik Ny Tuti

Setelah bermusyawarah, Tuti dipastikan mendapatkan haknya dari awal penyaluran. Namun saat akan mengangkut beras, dilarang oleh oknum anggota DPRD dengan dalih sudah pindah rumah selama empat tahun.

Anggota DPRD Ciamis, H. Oman mengaku tidak mengetahui terkait hal tersebut.

“Tidak tahu,” kata dia kepada FOKUSJabar melalui pesan singkat, Minggu (5/6/2022).

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Ilmayasa menerangkan, ketentuan mekanisme penggantian KPM sudah diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2021 dan Pedum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020.

“Kejadian di Desa Cimaragas harus dicek dulu untuk diketahui data awalnya untuk bahan koordinasi dengan pihak bank Mandiri,” kata Dia. 

Dia menegaskan, KKS dan PIN tidak boleh dipegang atau disimpan oleh pihak lain. 

BACA JUGA: Karut Marut BPNT Kabupaten Tasikmalaya Berujung Laporan Polisi

“Harus dicek dulu, KKS-nya atas nama siapa dan identitas kependudukannya. Setelah itu, kita koordinasikan dengan bank Mandiri,” pungkasnya.

(Fauza/Bambang)

Berita Terbaru

spot_img