BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengapresiasi perhelatan Forum Perangkat Daerah bertajuk ‘Penyerasan Indikator Kinerja Umum (IKU) Bidang Kesbangspol se Jabar’ guna optimalisasi penyusunan Renstra 2023-2027.
Hal itu, kata Bedi, menjadi starting poin yang bagus dalam menyiapkan perencanaan program serta pencapaian target IKU, khususnya di bidang Kesbangpol Jabar.
“Kami apresiasi capaian yang telah dilakukan Kesbangpol Jabar, termasuk dalam acara ini dengan melakukan kajian bersama siklus kebijakan publik. Ada agenda utama, yakni Pemilu serentak dan Pilkada di tahun yang sama,” kata Bedi di Bandung, Rabu (23/2/2022).
BACA JUGA: Komisi 1 DPRD Jabar Dukung Program TV Desa
Peristiwa tersebut belum pernah dialami dalam perjalanan Pemilu, khususnya di Jabar. Menurut dia, Jabar sebagai wilayah strategis yang berbatasan dengan ibukota harus mengantisipasi dan memiliki roadmap dalam kontestasi seperti ini. Semua unsur sedang berkontestasi, tak terkecuali ASN, TNI dan Polri.
Sebagai langkah awal antisipasi, kata dia, DPRD mengusulkan Perda inisiatif tentang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan. Dimana muatannya menjadi payung bagi Kesbangpol dan stakeholder terkait untuk menjalin kerjasama dalam mengakses program baik bersifat horisontal maupun secara vertikak.
Misalnya lintas dinas untuk ASN guru-guru dengan Dinas Pendidikan. Secara praktis sesungguhnya sudah dilakukan dan DPRD akan menyediakan payung hukumnya melalui perda inisiatif tersebut.
“Seperti Deadikalisasi di lingkungan ASN dengan BKD, BPSDM dan Biro Organisasi. Juga pentahelix dengan lembaga vertikal seperti pertahanan dan keamanan. Ada juga Kodam, Polda atau lembaga yang terkait dengan kesatuan bangsa,” kata dia.
Begitupun dengan kalangan kampus, termasuk kalangan pesantren bahkan pegiat ekonomi, sebab stabilitas politik memengaruhi perkembangan ekonomo. Hal itu akan menjadi legitimasi, dan DIY Yogyakarta sudah menerapkan kebijakan ini.
“Kami akan meniru yang baik dari DIY yang sudah disahkan gubernur dan DPRD Yogyakarta. Bedanya kita akan memperbaiki dan menitikberatkan pada sektor teknologi informasinya juga. Karena interaksi yang paling besar terjadi di dunia maya termasuk ancaman kesatuan bangsa. Sehingga Diskominfo memiliki piranti imunitas gangguan kesatuan bangsa,” kata dia.
(LIN)
