BANDUNG,FOKUSJabar.id: Vaksin booster atau dosis ketiga gratis untuk masyarakat di Jawa Barat sudah dimulai, sesuai dengan perintah Presiden yang akan menggratiskan vaksin booster hari ini Rabu (12/1/2021).
Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi COVID-19 Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, untuk Jawa Barat sudah mulai dari 27 Desember 2021 lalu, karena pencapaian vaksin dosis pertama dan kedua sudah tercapai.
“Vaksin dosis pertama sudah 70 persen, sekitar 79 persen. Terus vaksin dosis kedua kita sudah di atas rata-rata, dan per hari ini walaupun booster sudah diberlakukan oleh Presiden, tapi kita sudah berjalan dari 27 Desember 2021,” kata Dedi Supandi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/1/2022).
BACA JUGA: Warga Minta Amdal Tambang Batu Pangajar Ditinjau Ulang
Selain itu, Dedi menyampaikan, saat itu pihaknya mengajukan surat kaitan dengan vaksinasi yang akan terancam kadaluarsa. Di mana ada 184 ribu dosis vaksin yang akan kadaluarsa di akhir Januari 2022.
“Dan per kemarin, vaksin yang 184 ribu itu sudah tuntas semua,” kata Dedi.
Dedi memastikan, Jabar siap melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster ini. Mengingat pihaknya mencatat masih ada lebih dari 1 juta dosis vaksin jenis Sinovac, sekitar 59 ribu dosis Astrazeneca dan sekitar 79 ribu jenis Pfizer yang belum kadalurasa. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk vaksin booster untuk masyarakat.
Saat ini, dia melanjutkan, vaksinasi booster akan dilakukan kepada Kabupaten/Kota dengan capaian dosis pertama di atas 70 persen dan dosis keduanya 60 persen. Di mana ada 10 Kabupaten/Kota di Jabar yang dosis pertamanya di atas 70 persen dan dosis keduanya di atas 60 persen.
“Yakni delapan Kota dan dua Kabupaten seperti Sumedang dan Bandung Barat), yang lainnya levelnya Kota semua,” katanya.
Sesuai dengan arahan Presiden, Dedi mengatakan, vaksin booster ini yang utama diberikan kepada masyarakat yang rentan.
BACA JUGA: Youth Space Gasmin Antapani Janji Politik Wali Kota Bandung
“Pengertian rentan di sini adalah masyarakat yang dia mempunyai aktivitas tinggi untuk bersentuhan/bersinggungan dengan kondisi atau COVID-19, seperti pekerja kesehatan, TNI-Polri, dan guru tenaga pendidikan, itu yang akan kita utamakan,” katanya.
(Anthika Asmara)
